JOGJA- Calon Jamaah Haji dihimbau untuk menjadi peserta JKN-KIS. Ini dalam rangka mempermudah pelayanan kesehatan saat calon jemaah haji saat di embarkasi atau debarkasi.

“Ketentuan ini juga berlaku untuk jamaah umrah dan petugas haji,” kata Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Jogjakarta Army Maria Ulfah dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji, di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIJ, beberapa waktu lalu.

Kebijakan ini menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan BPJS Kesehatan. Alur pelayanan menggunakan prinsip rujukan berjenjang berbasis kompetensi. Hanya saja, calon jamaah diberi dispensasi untuk tidak berobat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimana peserta terdaftar.

“BPJS Kesehatan, sudah menunjuk FKTP di wilayah kantor cabang setempat untuk melayani calon jemaah haji. Sehingga apabila dibutuhkan rujukan ke rumah sakit maka FKTP yang ditunjuk tersebut yang akan melayani, tentunya setelah ada koordinasi dengan klinik kesehatan di embarkasi,” ujarnya.

Calon peserta cukup membawa salinan kartu keluarga dan salinan buku rekening apabila ingin mendaftar di kelas I atau kelas II. Proses pendaftaran dapat dilakukan di kanal-kanal pendaftaran, misalnya di kantor cabang, care center 1500 400, ataupun aplikasi mobile JKN.Administrasi kepesertaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau mandiri,” imbuhnya.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIJ Noor Hamid menyampaikan apresiasi dan dukungannya terkait pendaftaran peserta JKN-KIS bagi calon jemaah haji dan umrah beserta petugas haji. Pihaknya akan segera menindaklanjuti ke kementerian agama di masing-masing kabupaten/kota di DIJ. Akan kami minta kabupaten/kota menginvetarisasi calon jamaah terkait kepesertaan JKN-KIS ini. Calon jemaah akan kami umumkan untuk menyetorkan salinan kartu JKN- KIS,” pungkasnya. (sce/met/din/mg1)