SLEMAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman menjadi contoh sistem jaminan kesehatan sosial berjalan dengan baik. Jaminan sosial tersebut berupa BPJS maupun KIS.
Demikian dikatakan Kasubdit Dirjen Anggaran Kemenkeu RI Didik Kusnaini di RSUD Sleman kemarin. Dia berbicara dalam Field Trip Workshop International Designing Effective Social Health Security System In Asia Countries.
“Kami melihat langsung bagaimana sistem jaminan kesehatan dimanfaatkan. Apakah sudah berjalan baik atau belum? Hasil dari kunjungan ini, sistem jaminan sosial sudah berjalan baik di RSUD Sleman,” ujar Didik.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Dirjen Anggaran Kemenkeu bersama Asian Development Bank Institute (ADBI) serta World Bank. Berlangsung tiga hari Selasa-Kamis (20-22/3).
Internasional workshop dihadiri para ahli kesehatan dan peserta dari 24 negara Asian. Di antaranya Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, Filipina serta perwakilan WHO dan World Bank.
“Melalui workshop ini akan dipecahkan permasalahan di rumah sakit kunjungan melalui sharing dan diskusi,” kata Didik.
Direktur RSUD Sleman Joko Hastaryo mengatakan para peserta antusias untuk mengetahui layanan BPJS di RSUD Sleman. “Mereka melihat pelayanan pendaftaran, pelayanan dokter spesialis di poliklinik, ruang rawat inap, dan pelayanan penunjang lain RSUD Sleman,” ungkap Joko.
Joko mengatakan peserta mengapresiasi sistem pelayanan kesehatan di RSUD Sleman. Hal ini menjadi bukti pemerintah serius memberikan layanan jaminan kesehatan pada masyarakat.
Saat ini pengguna BPJS di RSUD Sleman sudah mencapai lebih dari 80 persen untuk rawat jalan. Sedangkan 85 persen untuk rawat inap. (sce/ita/iwa/mg1)