Balada Warga Ledok Timoho di Muja Muju, Umbulharjo

Sudah sejak 1999 lalu tinggal di kawasan Ledok Timoho di Muja Muju, Umbulharjo, namun warga di sana belum bisa mengurus identitas kependudukan Kota Jogja. Status tanah di bawah rumah warga yang tak jelas menjadi salah satu alasannya.

HERU PRATOMO, Jogja
SAAT INI Ledok Timoho yang berada di bantaran Sungai Gajah Wong di wilayah Muja Muju, Umbulharjo ditinggali sebanyak 56 kepala keluarga (KK) dengan 190 jiwa dari berbagai wilayah. Status tanah yang ditinggali warga ini belum jelas kepemilikannya, sehingga membuat warga ditolak saat mengurus KTP di kelurahan.

“Saat kami mau mengurus pindah identitas kependudukan ke Kota Jogja selalu mentok di Kelurahan (Muja Muju) dengan alasan yang tidak jelas,” ujar salah seorang warga yang tinggal di sana Sri Haryani ketika ditemui di rumahnya, kemarin (3/4).

Padahal, lanjut Yani, sapaannya, sesuai aturan warga yang tinggal enam bulan di suatu wilayah harus mengurus surat pindah dari daerah asal. “Banyak yang sudah mengajukan pencabutan identitas dari daerah asal, tapi ketika diurus ditolak kelurahan,” tambahnya.

WEDI KENGSER: Suasana kampung Ledok Timoho yang belum jelas status tanahnya.(HERU PRATOMO/RADAR JOGJA)

Kondisi itu, jelas Yani, membuat warga mengalami kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya di Kota Jogja. Seperti dirinya yangmengaku sebagai pelaku usaha mikro kecil (UMK), karena mengantongi KTP Gondokusuman tidak bisa mengakses izin UMK di Umbulharjo.

“Yang kasihan besok PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi, tinggalnya di sini (Kota Jogja) tapi identitasnya masih dari daerah masing-masing,” ungkapnya.

Menurutnya, hambatan administrasi lainnya terkait dengan wilayah Ledok Timoho yang tidak diakui keberadaannya. Tapi, lanjut dia, selama ini warga di Ledok Timoho merasa sebagai bagian dari warga RT 50/RW 05 Muja Muju, yang dibuktikan dengan sikap Ketua RT dan RW yang mau menguruskan syarat administrasi. “Tapi selalu mentok di kelurahan,” sesalnya.

Meski tidak diakui, Yani mengatakan, warga di kampung yang berbatasan dengan Banguntapan, Bantul itu sudah secara swadaya membentuk komunitas Ledok Timoho. Banyak aktivitas warga di sana, mulai dari sekolah Gajah Wong, Koperasi Simpan Pinjam, dan pertemuan rutin warga.

Di dekat sungai Gajah Wong juga dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) swadaya masyarakat. Terkait dengan status tanah yang dikatakan wedi kengser, Yani menyebut hal yang sama juga terjadi di bantaran sungai lain. “Semua yang di bantaran sungai itu wedi kengser,” tegasnya.

Diakuinya warga di sana mayoritas pendatang luar daerah, yang awalnya berdagang rongsok, hingga akhirnya membangun permukiman. “Warga di sana selama ini hanya mengantongi identitas dari daerah asal,” lanjut Yani

Ditemui terpisah, Lurah Muja Muju Endah Dwi Dini Astuti mengakui belum bisa memproses pengajuan pindah identitas warga Ledok Timoho. Kelurahan, jelas Endah, siap memproses pergantian identitas warga ke Kota Jogja selama warga tidak tinggal di sana.

Menurut Endah, status tanah di Ledok Timoho yang belum jelas kepemilikannya menjadi salah satu pertimbangan. Terkait hal itu Kantor Pertanahan Kota Jogja serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja baru akan melakukan pendataan tahun ini.

“Selain wedi kengser, di sana juga ada status tanah HGB (hak guna bangunan) yang sudah habis dan tidak diperpanjang, itu juga baru ditelusuri,” ungkapnya. (ila/ong)