GUNUNGKIDUL – Pemda DIJ harus all-out menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Meski, nominal PKB yang disetorkan Kabupaten Gunungkidul kepada Pemda DIJ pada tahun lalu melampaui target. Mencapai Rp 53 miliar. Sebab, tidak sedikit pemilik kendaraan bermotor di Bumi Handayani masih menunggak pajak.

Kasi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kantor Samsat Gunungkidul Singgih Margono menyebutkan, wajib pajak (WP) kendaraan bermotor 267 ribu orang. Meliputi roda dua maupun empat. Dari jumlah itu, 245 ribu di antaranya tertib menunaikan salah satu kewajibannya. “Artinya, ada 22 ribu yang belum membayar pajak,” sebut Singgih di kantornya kemarin (10/4).

Singgih pernah menelusuri akar persoalan ini. Hasilnya, ada sejumlah faktor pemicu banyaknya penunggak pajak. Salah satunya, kendaraan bermotor berpindah kepemilikan. Nyaris seluruh pembeli kendaraan bekas ini enggan mengurus berkas balik nama. Padahal, pembeli wajib mengurus balik nama saat masa berakhirnya pajak. Ini merujuk ketentuan Perda DIJ Nomor 03/2011 tentang Pajak Daerah.

Penunggak pajak terbesar di kecamatan mana? Singgih menyebut merata. Karena itu, kantor samsat menggodok sejumlah strategi untuk mendongkrak PKB. Di antaranya dengan menggandeng perangkat desa. Teknisnya, perangkat desa ikut membantu menagih tunggakan. Agar pembangunan di DIJ kian massif. Mengingat, PKB salah satu penyumbang pendapatan asli daerah tertinggi di DIJ. “Bagi yang menunggak ada denda sebesar 49 persen dari pokok pajak,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Singgih juga menyinggung capaian bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Seperti PKB, capaian BBNKB juga lumayan tinggi. Tahun lalu mencapai Rp 28 miliar. Itu disebabkan pertumbuhan kendaraan di Gunungkidul rerata mencapai 20 ribu unit per tahun. “Didominasi roda dua,” tambahnya.

Kepala Unit Register dan Identifikasi Satlantas Polres Gunungkidul Iptu Jarwanto mengungkapkan, ada strategi lain yang diterapkan untuk mendongkrak PKB. Yakni, memberikan kemudahan bagi WP. Caranya dengan membentuk samsat desa hingga mobil pelayanan keliling.

Pada bagian lain, Kepala Bidang Pendapatan dan Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul Mugiyono menyebut pajak kendaraan dikelola Pemda DIJ. Kendati begitu, pemkab tetap memperoleh jatah berupa hasil penerimaan pajak. Nilainya 30 persen. (gun/zam/ong)