KULONPROGO – Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Desa Glagah, Temon, Kulonprogo terus dikebut. Meski masih terjadi penolakan oleh sebagian warga, PT Angkasa Pura (AP) I selaku pemkrakarsa NYIA justru mempercepat pemasangan pagar kawat di sekitar lahan calon bandara. Salah satunya di tepi Sungai Bogowonto, yang nantinya menjadi ujung landasan pacu sisi barat bandara.

“Pemasangan pagar tepi Sungai Bogowonto hanya kurang sekitar 50 meter,” ujar Manager Proyek Angkasa Pura Properti Arif Budiman kemarin (16/4).

Percepatan pemagaran lahan bandara tidak terjadi di Padukuhan Sidorejo. Sebab, di wilayah itulah sebagai warga pemilik lahan terus melakukan perlawanan. Mereka menolak bandara baru. Karena itu pemagaran lahan bakal bandara di wilayah Sidorejo urung dilakukan. “Menunggu kondisi aman. Atau setelah urusan pembebasan lahan beres,” kata Arif.

Langkah tersebut dinilai lebih efektif. Sehingga aparat kepolisian tidak perlu kerja dua kali. Setelah lahan benar-benar kosong, Arif mengaku akan lebih leluasa memasang pagar. “Kami menunggu proses eksekusi lahan. Soal waktunya kapan, saya belum bisa memastikan,” sambungnya.

Adapun pagar yang akan dipasang di wilayah Sidorejo sepanjang kurang dari 100 meter. Saat ini masih ada rumah warga yang bercokol di kawasan tersebut.

General Manager PT AP I Bandara Adisutjipto Agus Pandu Purnama mengaku telah melayangkan surat peringatan (SP) I kepada penghuni 10 rumah warga penolak bandara. SP I dikirimkan 10 April lalu.

“Selain melayangkan SP I untuk 10 rumah, kami juga memberikan surat pemberitahuan penetapan konsinyasi kepada pemilik 84 bidang terdampak NYIA,” ucapnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri (PN) Wates Nur Kholida Dwi Wati mengungkapkan, putusan penetapan konsinyasi diikuti pencairan dana bagi pemilik lahan terdampak NYIA. “Kami langsung mengirimkan petugas juru sita untuk memberikan surat pemberitahuan penetapan konsinyasi kepada warga pemilik lahan selaku termohon,” jelasnya.

Surat pemberitahuan putusan penetapan konsinyasi disebarkan pada 28-29 Maret lalu. Kendati demikian, dari 32 perkara yang telah diputus oleh majelis hakim pada 12 dan 19 Maret, tak semua warga mau menerima surat pemberitahuan tersebut.Para termohon menunjukkan sikap berbeda-beda. Ada yang menolak menandatangani surat, namun menerima dokumennya. Ada pula yang menolak menandatangani dan menolak menerima surat itu. Namun, ada juga yang mau tanda tangan dan menerima dokumen tersebut. Yang sama sekali menolak surat juga ada. Juru sita lantas menitipkannya ke pemerintah desa setempat. (tom/yog/ong)