JOGJA – Proses amandemen UUD 1945, yang sudah dilakukan hingga empat kali dinilai belum tuntas. Hal itu yang menjadi salah satu dasar bagi permaisuri Keraton Jogja Gusti Kanjeng Ratu (Hemas) menjadi senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Perjuangan saya yang utama di DPD RI adalah melakukan amandemen lagi UUD 1945, untuk menuntaskan yang pada amandemen satu hingga empat di awal reformasi belum selesai,” ujar GKR Hemas saat berbicara dalam sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di kantor DPD RI DIJ Selasa (17/4). Hadir dalam kesempatan itu para anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIJ.

Tapi Hemas buru-buru menegaskan jika amandemen UUD 1945 tidak akan mengubah pembukaan UUD 1945 yang merupakan kaidah negara yang paling mendasar. “Amandemen akan tetap menjaga NKRI,” tegasnya. Menurut dia NKRI, Pancasila dan UUD 1945 adalah perwujudan Indonesia. Untuk itu Hemas mengajak dalam berbangsa dan bernegara bisa menghayatinya. “NKRI harga mati, Pancasila adalah kita, kita adalah Indonesia,” tambahnya.

Isteri Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X itu menambahkan tugas lainnya yang belum selesai adalah belum semua kelompok masyarakat yang mengenal DPD. Kalaupun tahu, lanjut dia, justru terkait dengan gonjang-ganjing DPD beberapa waktu lalu. “Kami sudah mencegahnya melalui jalur hukum,tapi karena sudah diluar kewajaran, kita putuskan tidak meladeninya,” ungkap dia.

Ibu lima puteri itu melanjutkan, selama sosialisasi ternyata masih banyak Camat, Lurah maupun Kepala Desa yang belum memahami tugas dan fungsi DPD. “Semoga melalui sosialisasi pada anggota KNPI DIJ ini bisa diteruskan pada generasi muda lainnya,” harap Hemas. (pra/ong)