GUNUNGKIDUL – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIJ menemukan indikasi maladministrasi pada pembebasan lahan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim pengadaan tanah, dan fakta lapangan tidak sinkron.

ORI DIJ menemukan fakta tersebut saat melakukan tinjauan ke Rejosari, Kemadang, Tanjungsari kemarin. Kepala ORI DIJ Budhi Masturi mengatakan pihaknya mengumpulkan data dari warga yang menggugat maupun dari tim pengadaan tanah.

“Kami belum menyimpulkan adanya maladministrasi. Namun ada dugaan mengarah ke sana (maladministrasi),” kata Budhi di sela cek lapangan.

Pihaknya melakukan kroscek untuk mengetahui fakta sebenarnya. Karena selama ini ada silang pendapat antara warga dengan BPN maupun tim pengadaan tanah.

“Harapan kami, sebelum menempuh jalur hukum kedua pihak ditemukan. Berdasarkan UU Agraria maupun terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, musyawarah menjadi instrumen utama,” ujar Budhi.

Warga sudah diap ditemukan. Namun tim pengadaan tanah belum memberi respons. Dari keterangan warga, selama ini belum pernah bermusyawarah terkait harga tanah.

Jika tim pengadaan tanah tidak mau dipertemukan dengan warga, ORI memiliki kewenangan menghadirkan mereka kepada warga. Namun bukan dalam forum mediasi, melainkan konfrontir atau mengkroscek data. “Kewenangan itu dapat kami gunakan untuk menyelesaikan kasus ini,” ujar Budhi.

Kuasa hukum penggugat ganti rugi, Risyanto mengatakan warga mendukung pembangunan JJLS. Namun nilai ganti rugi tidak sesuai harapan. Contohnya, setiap meter persegi dihargai Rp 50.000-Rp 100.000. Angka tersebut tidak bisa digunakan untuk membeli lahan baru.

“Warga menghendaki harga wajar. Selain itu kesalahan prosedur dalam berita acara pengukuran tanah juga harus diluruskan. Seharusnya warga menandatangi berita acara setelah pengukuran itu, namun ternyata banyak yang tidak menandatangani. Nanti kami ungkap di Pengadilan terkait berita acara ini,” kata Risyanto.

Seorang warga terdampak JJLS Winarto mengatakan selama ini tim pengadaan tanah tidak terbuka. Warga baru sadar setelah tahu nilai ganti rugi jauh dari harapan.

“Kami minta keadilan, itu saja,” kata Winarto yang juga membatalkan perjanjian penjualan tanah.

Sebanyak 37 warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Gunungkidul. Sebagai tergugat adalah tim pengadaan tanah JJLS. Di dalamnya terdapat BPN DIJ, Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan tim apraisal. (gun/iwa/mg1)