JOGJA- Ketua Pansus Pengawasan Perdais No. 1 Tahun 2017 Rendradi Suprihandoko memutuskan untuk memanggil ulang perwakilan dari Keraton Jogja guna memberikan paparan terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan.

Langkah itu diambil setelah dalam rapat kerja pada Senin (16/4) lalu tidak ada satupun perwakilan dari keraton yang datang memenuhi undangan pansus. “Tidak hadir tanpa keterangan,” beber Rendradi Rabu (18/4).

Dalam rapat tersebut hanya Penghageng Kawedanan Keprajan Kadipaten Pakualaman KPH Suryo Adinegoro atau Bayudono yang hadir. Sementara saat pansus meninjau Pantai Watu Kodok di Gunungkidul beberapa waktu lalu, pihak keraton turut hadir. Diwakili anggota Kawedanan Hageng Panitrapura RM Adwin Suryo Satrianto.

Menyikapi hal itu, Rendradi secara khusus menyampaikan undangan kepada Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Wahono Sarto Kriyo Karaton Ngayogyakarta KGPH Hadiwinoto. Itu dikemukakan Rendradi ketika bersama Hadiwinoto meninjau tanah enclave Kasunanan Surakarta di Balai Desa Mangunan, Dlingo, Selasa (17/4).

“Gusti Hadi kami mohon hadir dalam rapat kerja pada Rabu (25/4) mendatang,” pinta Rendradi yang direspons Hadiwinoto dengan beberapa kali menganggukkan kepala.

Di sisi lain, urungnya keraton menyampaikan paparan disesalkan anggota pansus Arif Setiadi. Sebab, dia berencana bertanya banyak hal. Sebaliknya dari paparan Pakualaman, dia menemukan sejumlah perbedaan data.

Terkait luasan tanah Pakualamanat Grond (PAG), Bayudono menyebut 1.120 hektare. Sedangkan versi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIJ seluas 1.201 hektare. Tentang bidang tanah, Pakualaman menyatakan 159 bidang dan pemprov menyebut 356 bidang.

“DPTR boleh saja berdalih itu data dinamis. Kalau keluasannya ada selisih seperti itu tetap saja membingungkan. Masak data pemprov bisa lebih besar dari data pemilik tanah,” sindirnya.

Kondisi itu mengindikasikan karut marutnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten.

Anggota Pansus Bambang Chrisnadi menyoal berseliwernya berbagai kekancingan tanah Sultanaat Grond (SG). Data yang disodorkan DPTR ke pansus ada tiga versi. Pertama, kekancingan (keputusan) dari Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Wahono Sarto Kriyo Karaton Ngayogyakarta dan ditandatangani penghagengnya, KGPH Hadiwinoto.

Kedua, Trah HB VII RM Triyanto Prastowo dan ketiga, dari Yayasan GKR Kencono II HB VII RM Bomo Wijoyo. “Ini sekarang kok tambah satu lagi dari Yayasan Ratu Kencono,” tanya Bambang.

Pansus juga meninjau ke Desa Gadingsari, Sanden, Bantul. Di desa ini ada tanah SG seluas 2 hektare disewakan Trah HB VII kepada Wahju Pratomo, warga Mertoyudan, Magelang. Sewa menyewa itu dilengkapi perjanjian.

Pansus juga mendapat laporan dari Lurah Desa Gadingsari Mashari soal pengaplingan tanah SG oleh Trah HB VII. Tanah-tanah itu kemudian ditempati warga. “Warga diberi sertifikat warna merah dari Trah HB VII,” cerita Mashari kepada anggota dewan.

Di lokasi KGPH Hadiwinoto menyatakan sedang berkoordinasi dengan DPTR menyusun petunjuk teknis pemberian kekancingan kepada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta. Nantinya ada beberapa perubahan penyebutan. Status magersari hanya diberikan ke abdi dalem keraton. Sedangkan masyarakat, pemerintah dan swasta dengan sebutan hak anganggo.

Gusti Hadi, sapaan akrabnya, juga mempersilakan mereka yang merasa tertipu oleh pemberian kekancingan di luar yang dikeluarkan pihaknya agar melapor ke polisi. “Biar diproses secara hukum,” katanya. (kus/yog/mg1)