JOGJA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merespons positif keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ membangun instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit.

Sekretaris Jendral (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono mengaku telah mendengar paparan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X terkait rencana pembangunan sarana pengolahan limbah B3 rumah sakit. Menurutnya, keberadaan instalasi pengolahan limbah B3 rumah sakit menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan dan menumbuhkan nilai ekonomi.

Karena itu kementerian menyarankan pemprov agar membangun kuster limbah B3 tersebut bukan hanya untuk kepentingan DIJ. Tapi bekerja sama dengan daerah lain.

“Tetap harus kerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah dalam satu kluster. Supaya instalasi ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang usai bertemu HB X di Kompeks Kepatihan Kamis (19/4).

Dikatakan, limbah B3 tidak semuanya berbahaya bila dikelola dengan benar. Bahan-bahan yang terkandung dalam limbah B3 bahkan masih bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bambang berharap, ke depan limbah B3 harus bisa menjadi bagian proses produksi yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebuah industri.

Sebagaimana dilakukan perusahaan-perusahaan swasta. Limbah B3 dapat digunakan sebagai campuran semen. Menurut Bambang, unsur silika yang tinggi pada limbah B3 dapat digunakan untuk membuat produk melekat kuat. “Yang penting jangan menjadi masalah baru bagi masyarakat,” tegasnya.

Terkait persoalan transportasi pengangkutan limbah B3, Bambang minta dibuat kesepakatan antara tempat sumber limbah dan pengelola limbah yang ada di hilir. Secara prinsip, lanjut Bambang, regulasi yang diterbitkan KLHK bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan limbah tersebut. “Sebenarnya soal komitmen saja. Maka dari itu peran pimpinan daerah juga sangat penting,” ingatnya.

Terpisah, Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengatakan, pembangunan instalasi pengolahan limbah B3 menjadi rencana jangka panjang. Hal tersebut berkenaan dengan aspek sosial masyarakat di kawasan kluster.

“Keinginan memiliki instalasi tersebut ada, tapi kan harus ada kajian yang matang dulu. Jangan sampai ada persoalan di kemudian hari,” katanya.

Menurut Gatot, sejauh ini pemprov masih mengupayakan pertemuan dengan manajemen rumah sakit yang ada di DIJ. Untuk meminta masukan terkait pengolahan limbah B3. Sebab selama ini setiap rumah sakit di DIJ memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk membuang limbah B3 ke tempat pengolahan di daerah Jawa Barat. (bhn/yog/mg1)