JOGJA – Jenis soal high order thingking skill (HOTS) untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK) banyak dikeluhkan siswa SMA. Alih-alih diubah jenisnya, soal serupa justru akan diterapkan untuk UNBK SMP yang akan diujikan pada 23-26 April mendatang. Soal-soal UNBK SMP diprediksi juga bakal lebih sulit dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edi Heri Suasana mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tiap tahun selalu meningkatkan kadar kesulitan soal-soal UNBK. “Nah, kebetulan tahun ini pakai konsep soal HOTS,” ujarnya Jumat(20/4).

Adapun soal HOTS pada UNBK SMP meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. “Memang akan sedikit lebih sulit, tapi tidak apa-apa. Tinggal anak-anak mau tidak latihan soal seperti itu,” tegasnya.

Menurut Heri, kebijakan itu diterapkan setelah pemerintah tak lagi menjadikan hasil UNBK sebagai penentu kelulusan siswa. Namun hanya untuk pemetaan kualitas pendidikan. Sedangkan penentu kelulusan siswa adalah hasil ujian akhir sekolah berbasis nasional (UASBN).

Adapun jenis soal HOTS lebih pada ranah kognitif yang terdiri atas pemahaman, aplikasi, dan analisis. Meski dicap lebih sulit, Heri menjamin seluruh materi uji sudah pernah diajarkan oleh guru kelas.

UNBK SMP di Kota Jogja diikuti sekitar 8.097 siswa yang tersebar di 66 sekolah. Terdiri atas 17 sekolah negeri. Sisanya sekolah swasta.

Terpisah, pengamat pendidikan St. Kartono justru mempertanyakan alasan Kemendikbud ngotot menerapkan jenis soal HOTS untuk UNBK. Hal itu dinilainya sebagai pemikiran terbalik Kemendikbud. Menurut Kartono, soal-soal ujian seharusnya mengikuti materi ajar selama proses belajar dan pengasahan nalar yang diajarkan di kelas. “Selama ini para siswa tidak menuntut ilmu pemikiran lebih tinggi seperti HOTS. Tapi saat ujian tiba-tiba diterapkan, ini kan tidak fair,” ungkapnya.

Guru Bahasa Indonesia di SMA De Brito Jogja itu juga mengkritisi kebijakan Kemendikbud soal sistem pendidikan saat ini. menurut Kartono, yang harus diperbaiki adalah proses pendidikan sejak awal sekolah, yaitu sejak kelas VII SMP dan kelas X SMA, hingga tiga tahun ke depan. Selama tiga tahun tersebut guru kelas harus menggenjot siswa dengan materi maupun evaluasi yang sesuai. Bukan hanya di saat akhir ujian. “Pola berpikir pemerintah harus diperbaiki. Supaya tidak berorientasi pada hasil, tapi proses,” tegasnya.

Alasan untuk pemetaan hasil pendidikan, menurut Kartono, bukan merupakan alasan logis sehingga harus menerapkan HOTS untuk UNBK. Apalagi soal jenis HOTS diterapkan di seluruh Indonesia. Sementara cara, materi, dan konteks pendidikan yang disampaikan kepada siswa berbeda-beda. Kondisi ini dinilainya tidak akan menghasilkan hasil yang sama. Kartono khawatir hal itu justru hasil bias yang didapatkan. Bukan menampilkan kondisi sesungguhnya. (pra/yog/mg1)