BANTUL – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul harus memutar otak menangani tenaga kerja asing (TKA). Penyebabnya, tidak sedikit yang belum lapor. Merujuk data dinas, baru ada 22 TKA yang melapor. Padahal, jumlahnya pada 2017 mencapai 114 orang.

“Sehingga hitungan retribusi ke kas kabupaten, ya, 22 orang itu,” keluh Kepala Disnakertrans Heru Suhadi di ruang kerjanya Jumat (20/4).

Dikatakan, angka 114 ini tidak muncul serta-merta. Angka ini diperoleh saat dinas menggelar inspeksi mendadak (sidak) di seluruh perusahaan. Dari sidak ini pula diketahui, banyaknya rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang tidak sesuai. Contohnya, jamak TKA yang menggunakan izin RPTKA untuk dua kabupaten sekaligus. Ironisnya, sebagian praktik ini tidak diketahui human resources department (HRD) perusahaan.

“Padahal seluruh perusahaannya berada di Bantul,” ucapnya.

Kepala Bidang Penempatan Kerja, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul Istirul Widalastuti mengungkapkan hal senada. Dia mengakui RPTKA untuk dua wilayah tak berarti menghilangkan retribusi. Sebab, retribusi TKA masih masuk ke provinsi. Kendati begitu, Tirul, sapaannya berencana membuka negosiasi kepada HRD setiap perusahaan dalam waktu dekat ini. Isinya, terkait penggantian RPTKA.”Sehingga retribusinya bisa masuk kabupaten,” ungkapnya.(cr2/zam)