KULONPROGO – Warga penolak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) masih kukuh pendirian menyerukan penolakan kendati telah didatangi langsung Bupati Hasto Wardoyo. Mereka menganggap, kedatangan bupati tidak memberikan efek apa pun.

“Tidak ada efek apa pun dari kunjungan bupati. Pasca itu masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Warga tidak menginginkan diskusi apa pun lagi jika menyangkut persoalan bandara dan tidak akan melepas tanahnya. Bupati sudah melihat sendiri keteguhan sikap warga dalam menolak pembangunan bandara tanpa syarat,” ujar Sofyan, salah seorang warga PWPP-KP.

Menurutnya, bupati tidak menawarkan kepada warga agar berubah pikiran dan bersedia menyerahkan lahannya untuk pembangunan bandara. Warga juga tidak menginginkan pemberian apa pun kecuali mempertahankan hak atas ruang hidupnya selama ini. “Pertemuan itu menjadi bukti atas sikap penolakan tanpa syarat yang dipegang warga,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Hasto masih berniat kembali mendatangi warga, kendati waktunya belum bisa dipastikan. Orang nomor satu di Kulonprogo ini ingin bertemu dan berkomunikasi lagi dengan warga sebelum terjadi eksekusi pengosongan lahan, kendati dalam pertemuan pertamanya dengan warga PWPP KP berakhir nihil alias warga tetap pada pendirian menolak bandara.

“Saya akan tetap melakukan pendekatan secara persuasif, menemui satu per satu warga yang masih menolak pembangunan bandara dan bertahan tinggal di dalam area IPL. Harapannya, warga bisa memahami pentingnya pembangunan bandara itu,” ucapnya.

Seperti diketahui, Hasto sempat menemui warga secara langsung Selasa (17/4) malam di Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah. Tujuannya agar warga bisa memahami tujuan pembangunan bandara dan dengan kesadaran sendiri mengosongkan lahan serta segera pindah karena pembangunan fisik bandara akan segera dimulai.

Kendati demikian, penjelasan Hasto tidak berhasil melunak hati warga. Mereka tetap bertahan untuk tidak melepaskan tanahnya demi pembangunan tersebut. Warga menyatakan tetap tidak mau menjual tanah yang ditempatinya. Hal itu setidaknya dibuktikan dengan masih berdirinya rumah-rumah warga anggota PWPP-KP di Desa Palihan dan Glagah. (tom/laz/mg1)