JOGJA – Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DIJ Cholid Mahmud menilai sudah sepantasnya aparatur dan birokrasi pemerintah mewujudkannya.

“Menjadi kewajiban negara dan seluruh aparaturnya untuk konsentrasi mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan malah menjadikan mereka menderita di negerinya sendiri,” ujar Cholid dalam sosialisasi MPR RI dengan tema tema UUD dan Cita-Cita Kesejahteraan di kantor DPD RI DIJ Minggu (22/4).

Menurut dia semua itu harus dituangkan dalam program kerja pemerintahan dan advokasi anggaran. Cholid menyebut kewajiban tersebut sudah dirumuskan dan tertuang dalam dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 34. Kemudian diturunkan menjadi UU No 11/ 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam UU tersebut dijelaskan kesejahteraansosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. “Sasaran pada perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Sehingga seluruh strata sosial masyarakat Indonesia terjangkau kesejahteraannya dan terhindar dari tidak meratanya program kesejahteraan,” ungkapnya.

Sedang untuk untuk mengatasi masalah sosial, senator yang sudah dua periode menjabat itu meminta pemerintah juga harus merealisasikan program kesejahteraan sosial. Termasuk rehablilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. “Semua program ini harus sinergis dan terpadu dengan semua kementerian, serta pemerintahan di bawahnya,” pintanya.

Cholid juga menyarankan bentuk program penanggulangan kemiskinan dengan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, perumahan dan permukiman. Termasuk penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

“Selain program alokasi dana APBN untuk pendidikan 20 persen, kesehatan sebesar lima persen dan asuransi BPJS subsidi dalam bentuk iuran pemerintah harus dijamin,” tuturnya. (**/pra/din/mg1)