SLEMAN – Semakin banyaknya kasus pencabulan terhadap perempuan usia dini, Peraturan Pemerintah (PP) mekanisme melakukan kebiri sudah resmi keluar sesuai Undang-undang 17/2016.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembisa mengatakan, peraturan tersebut dikeluarkan untuk memberikan efek jera. Terutama kepada pelaku pencabulan atau kekerasan seksual pada anak-anak.

“Dalam beberapa kasus di beberapa daerah sudah ditegakkan. Namun harus menjalani hukuman pokok terlebih dahulu misal masa tahanan berapa puluh tahun,” ujarnya usai mengisi seminar nasional Peran Wanita Dalam Mendidik Generasi Era Revolusi Industri 4.0 di UNY, Senin (23/4).

Penegakan hukum kebiri ini merupakan bagian dari rehabilitasi sosial untuk pelaku yang sudah selesai melaksanakan hukuman. Sehingga tidak melakukan tindakan pencabulan lagi setelah kembali ke masyarakat.

“Ini jawaban dari ratusan surat aduan dari masyarakat dan korban yang sampai kepada saya,” ungkapnya.

Untuk menentukan PP ini dirinya menyebutkan banyak pertentangan dan perdebatan. Harus dirundingkan oleh kementerian terkait dan pada akhirnya disetujui PP mekanisme melakukan kebiri.

“Semua masih kami kembalikan kepada penegak hukumnya, tapi saya harap dengan PP ini tidak ada lagi korban pencabulan dan pelecehan seksual kepada anak-anak,” tegasnya. (ita/iwa/mg1)