JOGJA – Masalah reklame ilegal di wilayah DIJ seolah tak pernah ada ujung pangkalnya. Setiap tahun selalu ada reklame baru yang dipasang tanpa izin. Meski terus disoroti dewan dan masyarakat, persoalan itu belum juga ada terselesaikan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIJ Sukarman mengaku memiliki data reklame ilegal yang terpasang di seluruh kabupaten/kota di DIJ. Terutama yang ada di ruas jalan provinsi. Menurutnya, dari sekitar 241 reklame hanya 12 di antaranya yang memiliki izin. Artinya 229 reklame lainnya ilegal.

Sukarman mendesak pemerintah kabupaten/kota se-DIJ segera mengambil langkah tegas menertibkan reklame ilegal tersebut. Selain soal perizinan, dewan juga mendapati pelanggaran reklame dari segi batas ketinggian. Setahu Sukarman, batas minimum papan reklame seharusnya setinggi lima meter dari permukaan tanah. Namun dia mendapati banyak reklame hanya dengan ketinggian tiga meter.

“Pelanggaran itu tersebar hampir merata di ruas jalan provinsi di seluruh kabupaten/kota se-DIJ,” beber Sukarman Rabu (25/4). Hal itu diungkapkan Sukarman usai rapat panitia khusus (pansus) pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Ruang Rapat DPRD DIJ. Sukarman sendiri bertindak sebagai ketua Pansus Pengawasan Perda No 2/2017 tersebut.

Lebih lanjut Sukarman menegaskan, kepala daerah, dalam hal ini gubernur, dapat memberikan rokomendasari kepada Satpol PP dan lembaga terkait untuk membongkar reklame ilegal. Tenggat waktunya paling lama seminggu setelah rekomendasi kepala daerah diterbitkan. Ketentuan ini merujuk pada regulasi terkait.

“Kami sepakat perlu tindakan khusus. Bila satu minggu tidak ada respons, bisa dilakukan pembongkaran,” sarannya.

Terpisah, Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIJ Harwanto berdalih, penertiban reklame menjadi kewenangan masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Namun, pada reklame ilegal atau melanggar perda yang berada di jalan provinsi hanya ditempeli stiker sebagai penanda belum berizin.

“Untuk pembongkaran tidak mungkin satu minggu setelah pemberian peringatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP DIJ Lilik Andi Ariyanto mengaku kesulitan menertibkan reklame tak berizin tersebut. Kendati demikian, Lilik menegaskan, langkah penertiban bukanlah hal mustahil untuk dilakukan. “Yang di jalan provinsi sudah kami beri peringatan. Tapi untuk pembongkarannya kami terkendala dana,” ungkapnya.

Dikatakan, Perda No 2/2017 memang menjadi acuan penertiban reklame ilegal. Regulasi itu pula yang memberi kewenangan penuh Satpol PP menindak reklame ilegal. Namun, dalam pelaksanaannya, menurut Lilik, masih dikoordinasikan dengan Dinas PUP-ESDM. (bhn/yog/mg1)