Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY sejak 2014 telah membangun wanadesa pada 59 lokasi. Wanadesa merupakan upaya konservasi lingkungan dengan penanaman pohon yang tidak tebang habis di lahan-lahan desa. Lokasi wanadesa ditetapkan dengan keputusan gubernur DIY sebagai konservasi yang tidak boleh dialihfungsikan.

“Luasan wanadesa mencapai 162 hektare. Ribuan pohon telah ditanam di lokasi-lokasi wanadesa,” ungkap Kepala Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan BLH DIY Endro Waluyo Rabu (25/4).

Setelah berjalan empat tahun, ada kendala yang dihadapi. Yakni menyangkut pemeliharaan wanadesa. Pengelolaan wanadesa tidak memungkinkan terus mengandalkan APBD DIY. Karena itu, Endro berpikir untuk melibatkan masyarakat, pelaku usaha dan swasta agar berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pengembangan pepohonan di wanadesa.

“Kami luncurkan program adopsi pohon wanadesa,” terang Endro. Adopsi pohon wanadesa merupakan bentuk kepedulian masyarakat secara material maupun nonmaterial. Khususnya memertahankan kebun campuran yang dibangun di atas tanah yang dikuasai pemerintah desa demi meningkatkan ruang hijau.

“Semua itu mendukung upaya konservasi lingkungan dan pelestarian habitat alami,” jelasnya. Dengan adopsi pohon wanadesa diharapkan terjadi peningkatkan kepedulian masyarakat dalam usaha konservasi . “Adopsi pohon wanadesa juga untuk terjaganya keberlanjutan lahan wanadesa sebagai area konservasi lingkungan,” tambahnya.

Lebih jauh dikatakan, wanadesa menjadi bagian dari target luas tutupan vegetasi atau tutupan hutan sebesar 30 persen dari luas DIY. Adapun kriteria dari tutupan hutan meliputi hutan negara, hutan rakyat, perkebunan, kebun campur, semak atau ruang terbuka. “Wanadesa masuk kategori kebun campur,” jelasnya.

Luas hutan rakyat cenderung fluktuatif. Sebab, data yang ada selalu bertambah. Sebaliknya, pengurangannya belum dihitung. Birokrat yang tinggal di Jalan Wonosari, Banguntapan, Bantul ini mengatakan secara ekologis, wanadesa punya peran konservasi. Sedangkan secara ekonomis punya nilai tambah bagi pemerintah desa. “Wanadesa sifatnya berkelanjutan karena terus menerus,” tuturnya.

Saa ini lahan wanadesa dikuasai pemerintah desa. Lahan yang digunakan diutamakan yang kurang produktif dan tidak ada ganti rugi. Lahan wanadesa diatur dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Lahan Desa sehingga tidak perlu izin gubernur. (kus/mg1)