GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

JOGJA – Keterbatasan dana selalu menjadi alasan klasik pemerintah di Jogjakarta dalam penegakan peraturan daerah (perda). Sebagaimana penegakan Perda No 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Regulasi yang menjadi payung hukum penindakan reklame ilegal tak berfungsi optimal karena tidak didukung anggaran operasional.

Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) Harwanto menyebut, untuk membongkar papan reklame berukuran besar dibutuhkan biaya sedikitnya Rp 60 juta. “Kami memang belum hitung pastinya. Besaran biaya itu berdasarkan keterangan pemilik (reklame, Red) yang pernah kami tertibkan,” ungkapnya Kamis (26/4).

Jika saat ini terdapat 229 papan reklame ilegal di jalan-jalan provinsi berarti pemprov harus mengalokasikan dana hingga Rp 13,74 miliar untuk membongkar semuanya. Hanya, kebutuhan biaya tersebut diakui Harwanto belum dianggarkan di APBD 2018.

Soal penindakan reklame ilegal, menurut Harwanto, sedang dibahas bersama Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Perda DIJ Nomor 2/2017 DPRD DIJ. Pansus selanjutnya membuat rekomendasi kepada gubernur. Namun, sejauh ini rekomendasi pansus belum mengarah pada masalah penganggaran.

Adapun, merujuk perda tersebut, kewenangan penindakan reklame ilegal menjadi tugas Satpol PP, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-DIJ.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Pansus Pengawasan Perda DIJ Nomor 2/2017 Sukarman mengungkapkan, 229 papan reklame ilegal tersebar di jalan-jalan provinsi di wilayah Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Selain tak berizin, sebagian papan reklame melanggar ketentuan ketinggian dari batas permukaan jalan.

Terpisah, adanya reklame ilegal di jalan provinsi wilayah Kulonprogo disesalkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo Triyono. Sebab, keberadaan reklame berpengaruh pada pendapatan asli daerah dari sektor pajak. “Meski nilai pajaknya murah, kalau diakumulasi jumlahnya jadi banyak. Makanya setiap reklame harus berizin karena terkena pajak,” tegasnya.

Tarif pajak reklame di Kulonprogo dipatok mulai Rp 20 ribu hingga Rp 25 juta per periode waktu pemasangannya. Hal ini disesuaikan dengan ukuran dan lokasi pemasangan reklame. Nilai pajak reklame berukuran besar dii kawasan strategis dipastikan jauh lebih mahah dibanding yang dipasang di titik-titik non-strategis.

Penindakan reklame ilegal di Kulonprogo diberlakukan Perda No 6 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. “Kalau yang tak berizin, maka kami layangkan surat peringatan. Jika membandel, kami ambil langkah tegas dengan penertiban,” ujarnya. (bhn/tom/yog/mg1)