GUNUNGKIDUL – Pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius DPRD Gunungkidul. Bahkan, parlemen Bumi Handayani menjadikanpelayanan kesehatan sebagai salah satu catatan strategis DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati 2017. Catatan ini tidak sekadar menyinggung pelayanan kesehatan di RSUD Wonosari maupun puskesmas. Melainkan juga jangkauan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan kurang maksimal,” ucap juru bicara Pansus LKPJ 2017 Maryanta, membacakan catatan strategis saat rapat paripurna (rapur) di gedung DPRD Gunungkidul Kamis (26/4).

Penilaian ini merujuk banyaknya pasien di berbagai rumah sakit. Nyaris saban hari kamar di berbagai bangsal rumah sakit di Gunungkidul penuh dengan pasien. Dari itu, pansus menyarankan pemkab meningkatkan inovasi dalam upaya promotif dan preventif.

“Tidak sekadar sosialisasi,” ucapnya.

Problem lain yang tak kalah pelik adalah kualitas pelayanan kesehatan. Baik di RSUD maupun puskesmas. Lambatnya penanganan hingga penelantaran pasien masih kerap terjadi. Begitu pula dengan kesalahan diagnosa. Menurutnya, catatan miring itu akibat sejumlah faktor. Antara lain, minimnya dokter jaga di puskesmas.

“Mereka banyak yang merangkap jadi kepala puskesmas,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Maryanta juga menyinggung kepesertaan BPJS Kesehatan. Hingga sekarang tidak sedikit warga yang belum terkaver jaminan kesehatan. Dampaknya, jamak di antara mereka yang enggan berobat lantaran terkendala biaya. Meski kondisinya sakit. Karena itu, pansus merekomendasikan agar pemkab serius mendata ulang warga yang masih tercecer. Salah satu caranya dengan melibatkan pemerintah desa.

“Dengan begitu, bisa diketahui kebutuhan anggarannya berapa,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi tak menampik catatan pansus LKPJ. Dia mengakui pelayanan di berbagai pusat pelayanan kesehatan pelat merah memang butuh perhatian khusus. Termasuk pegawai, karyawan, hingga dokternya. Itu dilakukan lantaran pelayanan kesehatan punya peran vital.

“Ke depan juga ada dokter yang bakal direkrut,” kata Immawan ketika disinggung mengenai kekurangan dokter.

Lalu, bagaimana dengan kepesertaan BPJS Kesehatan? Menurutnya, BPJS Kesehatan sendiri cukup sering menyarankan agar pemkab rutin melakukan pembaruan data.

“Agar jangan sampai ada kasus tidak tepat sasaran,” kata Immawan. (gun/zam/mg1)