PRIORITAS: Mobil ambulans berpelat Wonosobo melaju di Jalan Magelang menuju RSUD Dr. Sardjito. (GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA)

KESADARAN semua pengguna jalan raya menjadi kuncinya. Agar mobil ambulans pengangkut pasien tak lagi terjebak macet, terutama saat berada di persimpangan traffic light. Polisi jaga pun sering kewalahan untuk mencarikan ruang bagi ambulans agar bisa melaju di tengah kepadatan kendaraan lain. Saat itulah kesabaran sopir ambulans diuji.

Memang bukan perkara mudah bagi sopir ambulans saat melintas di jalanan sempit dan padat kendaraan. Apalagi kesadaran pengendara lain untuk memberi ruang ambulans di Jogjakarta masih rendah.

Membunyikan sirine saja kadang tak cukup bagi ambulans untuk mendapat ruang laju.

“Kalau benar-benar padat, volume sirene dimaksimalkan. Horn dan klakson juga dibunyikan, baru kadang bisa dapat jalan,” ujar Satria Wicaksono, sopir ambulans Public Safety Center (PSC) 119Jogja. Ambulans PSC 119 merupakan kendaraan pengantar pasien daruruat yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja.

Menurut Satria, kelancaran laju ambulans tak sepenuhnya dipengaruhi kesadaran pengendara lain. Kondisi lalu lintas juga menjadi penentunya. Saat musim liburan, misalnya. Pengendara mobil lain yang pada hari-hari biasa selalu memberikan ruang bagi ambulans pun tak kuasa menghadapi kemacetan lalu lintas saat musim liburan. Karena kondisi jalan benar-benar crowded alias penuh sesak. Sehingga tak ada ruang lagi bagi pengendara mobil untuk minggir. Jika sudah begitu, tak ada kata lain selain melawan arus lalu lintas. Itu pun jika arah lalu lintas sebaliknya tidak padat.

“Di bangjo (traffic light) yang ada rambu forbidden, kalau benar-benar macet saya lawan arus,” ungkapnya.

Kondisi itu sedikit berbeda jika ambulans mengikuti truk pemadam kebakaran (blanwir). Dengan body yang besar, sopir truk pemadam kebakaran biasanya tak segan mendorong kendaraan lain di depannya yang tak mau memberikan jalan.

“Kalau saya di belakang mobil pemadam kebakaran lebih lancar jalannya,” ucap Satria.

Ada beberapa ruas jalanan Kota Jogja paling sulit dilalui ambulans saat terjadi kemacetan. Di antaranya, Jalan Malioboro, Jalan Panembahan Senopati, danJalan Laksda Adisucipto (Jalan Solo).”Karena ruasnya sempit dan di tengah ada pembatas jalan,” kata pria yang telah tiga tahun menjadi sopir ambulans PSC 119 Jogja.

Dengan kondisi jalan saat ini, menurut Satria, mobil ambulans masih bisa melaju dengan kecapatan maksimal 60 kilometer per jam. Itu pun tetap harus memperhatikan kondisi pasien. Pasien yang mengalami fraktur akibat kecelakaan biasanya meminta sopir ambulans melaju lebih pelan. Apalagi jika kondisi jalan bergelombang. Misalnya, di Jembatan Layang Lempuyangan. Meski hanya melaju 40 kilometer per jam, ketika lewat sambungan jembatan harus sedikit direm. Demikian pula di jembatan layang lainnya. “Tapi kalau kondisi pasien tidak sadar dan harus segera di bawa ke rumah sakit, ya dikebut,” ungkap warga Glagahsari, Umbulharjo, Kota Jogja.

Selain harus sabar dan lincah saat berada di jalan raya, sopir ambulans harus paham prosedur. “Intinya, sopir ambulans harus selalu tenang,” ungkap driver ambulans PMI Jogja Eko Nurhandoko.

Prosedur yang dimaksud adalah mengatur kecepatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien atau korban. Ada tiga kriteria yang berkaitan dengan kecepatan kendaraan. Saat hanya antar-jemput pasien bukan kedaruratan, kecepatan ambulans berkisar 40-50 kilometer per jam. Untuk pasien gawat darurat atau lintas kota 60-80 kilometer per jam. “Boleh melebihi 80 kilometer per jam asal sedang melaju di jalan bebas hambatan atau tol,” paparnya.

Jika suara sirine, horn, dan klakson telah dibunyikan, namun pengendara lain belum juga memberi ruang, giliran sang sopir harus bertindak lebih. Menurut Eko, sopir ambulans harus membuka kaca untuk memberikan peringatan kepada pengendara lain. Ketidakpedulian pengendara lain, menurut Eko, disebabkan adanya stigma bahwa yang diangkut dengan ambulans adalah jenazah. Bukan pasien gawat darurat. “Karena itulah banyak pengendara lain yang cuek, meski sirine ambulans sudah dibunyikan.

Malah kadang seperti ada yang mau mengajak balapan,” sesalnya.

Kenyamanan pasien diserahkannya kepada tim medis di ruang belakang ambulans. Tugas sopir mencari jalan pintas dan menghindari kemacetan menuju rumah sakit.

Mobil ambulans sebenarnya dijamin oleh undang-undang (UU) untuk mendapatkan prioritas jalan. Namun, sejauh ini belum pernah ada pengendara mobil ditilang gara-gara tak memberi ruang bagi ambulans.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai prioritas akses ambulans sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda DIJ AKBP Yugonarko mengakui, belum semua pengguna jalan raya sadar terhadap prioritas kendaraan yang harus didahulukan. Sebagaimana amanat pasal 65 ayat (1) PP 43/1993. Jenis kendaraan yang mendapat prioritas jalan berdasarkan urutannya adalah mobil pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas, ambulans pengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan kepala negara atau pemerintah asing tamu kenegaraan, iring-iringan kendaraan pengantar jenazah, konvoi (pawai) atau kendaraan orang cacat, serta kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Ditegaskan pada ayat (2) semua kendaraan yang wajib mendapatkan prioritas tersebut harus dikawal petugas yang berwenang atau dilengkapi isyarat dan tanda-tanda lain. Ketentuan tersebut diperkuat dengan pasal 134 UU No 22/2009.

“Dalam keadaan tertentu ambulans pengangkut orang sakit tidak perlu dikawal. Ini karena prioritas. Ambulans juga dilengkapi lampu rotator dan sirine sebagai penanda dan isyarat,” jelasnya.

Pandangan salah kaprah justru kerap terjadi pada ambulans pengantar jenazah. Biasanya, kendaraan pengangkut jenazah dikawal warga, namun tanpa pendampingan polisi.

Yugonarko menegaskan, pengawalan kendaraan di jalan raya menjadi kewenangan polisi. Tak terkecuali iring-iringan mobil pengangkut jenazah. “Jadi masyarakat tak bisa asal membuka jalan. Selain alasan keselamatan, itu juga demi kenyamanan pengendara lain,” papar perwira menengah Polri dengan dua melati di pundak.

Dalam kondisi ambulans terjebak macet di persimpangan jalan, menurut Yugonarko, hanya polisi yang punya kewenangan diskresi untuk membuka akses. Namun, diakuinya, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur sanksi bagi pengendara yang tak mau memberikan akses bagi mobil ambulans atau kendaraan prioritas akses lainnya. Itu terjadi lantaran saat ini masih banyak pengendara kendaraan yang tak paham hak prioritas akses jalan raya.

Sementara itu, seiring kepadatan arus lalu lintas di Jogjakarta, muncullah relawan-relawan pengawal ambulans. Fenomena ini diakui Yugonarko sebagai sebuah dilema. Di satu sisi, keberadan relawan tersebut cukup membantu sopir ambulans mendapatkan ruang di tengah kepadatan lalu lintas. Namun, merujuk aturan yang berlaku hanya polisi yang berwenang melakukan pengawalan kendaraan di jalan raya. Apalagi relawan pengawal ambulans kerap memasang sirine di kendaraannya, padahal hal itu jelas melanggar undang-undang. “Dampaknya konflik sosial di jalan raya. Ini karena berhubungan dengan masyarakat lain,” tutur Yugonarko.(pra/ita/dwi/yog/mg1)