BANTUL – Nasib pembangunan kompleks perumahan di Dusun Kadibeso, Sabdodadi, Bantul menemui jalan pelik. Kendati berada di jalur hijau, enam unit rumah yang berdiri dikabarkan telah laku terjual.

“Pembelinya warga sekitar perumahan sendiri,” jelas Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Bantul Sunarto saat ditemui di kantornya pekan lalu.

Sunarto tak menyanggah instansinya kecolongan. Satpol PP baru mengetahui keberadaan kompleks perumahan belum lama ini. Alias enam unit rumah telah terbangun. Itu pun dari surat yang dilayangkan Kelompok Tani (klomtan) Ngudi Makmur. Kendati begitu, Sunarto menegaskan, lembaga penegak perda ini tak berdiam diri. Satpol PP terjun ke lapangan meninjau lokasi pembangunan.

“Tanahnya memang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B),” ucapnya.

Karena berada di jalur hijau, Sunarto mengaku telah meminta keterangan kepada pengembang. Pengembang, kata Sunarto, berdalih tidak mengetahui bahwa kompleks perumahan yang dibangun berada di jalur hijau. Pengembang menyerahkan sepenuhnya pengurusan berbagai keperluan administrasi kepada notaris. Kendati begitu, Sunarto mengingatkan, LP2B tak dapat dialihfungsikan. Praktis berbagai perizinan kompleks perumahan ini mustahil diterbitkan. Begitu pula dengan berbagai dokumen kepemilikan enam unit rumah.

“Pembeli belum bisa memiliki surat kepemilikan,” ucapnya.

Guna mengantisipasi kejadian serupa, Sunarto mengimbau pengembang berhati-hati saat membangun kompleks perumahan. Sebaiknya konsultasi dulu kepada organisasi perangkat daerah terkait. Itu untuk memastikan status lahannya. Sebab, tak semua lahan dapat dialihfungsikan.

“Pembeli juga harus teliti agar tidak rugi,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul Isa Budi Hartomo telah memastikan kompleks perumahan berada di jalur hijau. Kendati begitu, Isa menegaskan, bakal memantau terus progres di lapangan. Ini menyusul informasi pengembang kembali nekat meneruskan proses pembangunan enam unit rumah. Padahal, dinas telah meminta berbagai aktivitas dihentikan.

“Biar diurus staf saya,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Klomtan Ngudi Makmur melayangkan surat kepada DPRD Bantul. Mereka mengeluhkan pembangunan kompleks perumahan di atas jalur hijau. Padahal, lahan tersebut bakal diajukan sebagai LP2B. (cr2/zam/mg1)