Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) Fajar Sauatmaji menengarai masih banyaknya pengendara mobil tak memberi ruang bagi ambulans atau kendaraan darurat lain bukan sebatas soal kesadaran berlalu lintas.

Itu lebih disebabkan mereka tak paham cara meresponsnya. Apalagi sejauh ini belum ada pemikiran kolektif maupun aturan baku di masyarakat mengenai hal itu.

“Kalau ada ambulans di belakang kita, apa yang harus kita lakukan. Apakah ngebut agar terus berada di depannya. Atau minggir ke kiri atau ke kanan? Nah, ini belum ada aturan baku yang dipegang bersama,” jelasnya.

Lepas dari persoalan itu, menurut Fajar, pengendara lain lebih baik bergeser ke kiri saat ada ambulans lewat. Sesuai prinsip berlalu lintas di Indonesia, di mana lajur kanan untuk kendaran dengan kecepatan lebih tinggi.

Menurutnya, saat ini sudah mulai ada awareness dari kepolisian untuk menyusun kajian protokol kelalulintasan untuk kendaraan yang diprioritaskan. Kendati demikian, sosialisasi pelaksanaan protokol itu yang dirasa masih kurang masif. “Padahal itu penting. Masyarakat harus paham agar punya pemikiran kolektif dalam bertindak dan merespons ambulans di jalan raya,” tutur alumnus Teknik Sipil UGM itu.

Sementara bagi ambulans atau kendaraan prioritas lain harus menyalakan lampu isyarat dan membunyikan sirine dalam kondisi darurat. “Kalau hanya lampu yang dinyalakan tidak dapat prioritas. Makanya harus satu paket,” lanjutnya.

Yang menjadi masalah adalah banyaknya kendaraan sipil yang menggunakan lampu isyarat dan membunyikan sirine di jalan. “Kalau ada kendaraan sipil sperti itu, kita berhak untuk tidak memberi jalan. Tidak harus memberi ruang,” tegasnya.

Sebaliknya, saat berada di jalan raya pengendara sipil kadang bertanya-tanya apakah ambulans yang melintas dalam kondisi darurat atau tidak. Sedang membawa pasien atau tidak. Karena bisa juga saat itu ambulans sedang menuju lokasi darurat, meski tak berpenumpang pasien darurat. Nah, untuk hal ini diperlukan kesadaran juga bagi sopir ambulans itu sendiri. Mereka hanya boleh menyalakan sirine dan lampu isyarat jika benar-benar dalam kondisi darurat.

Soal kemacetan dan kepadatan lalu lintas jalan di Jogjakarta, Fajar menilai bukan sebagai masalah. Pelebaran jalan bukanlah solusi. Ini jika dikaji dari studi transportasi. “Karena kalau kita mengikuti jumlah kendaraan yang ada, ya tidak akan selesai,” ucapnya. Solusi yang tepat, menurut Fajar, mengganti moda transportasi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Selain itu, sosialisasi aturan lalu lintas kepada masyarakat harus lebih masif. Diawali dengan menyasar anak usia sekolah. (cr3/yog/mg1)