MUNGKID – Lepas dari kritikan yang ada, Panwaskab Magelang mengapresiasi keberhasilan KPU dalam menggelar debat publik. Menurut ketuanya M Habib Shaleh, lewat kegiatan itu diharapkan masyarakat bisa mengetahui visi misi, pengetahuan, dan pemahaman paslon bupati dan wakil bupati Magelang soal kondisi sosial, ekonomi hingga budaya. Termasuk program apa yang akan mereka lakukan selama lima tahun ke depan.

“Panwas juga menghargai kedua paslon beserta tim sukses yang sudah menunjukkan kedewasaan diri dengan tidak saling serang masalah pribadi. Dalam debat kedua dan ketiga nanti, diharapkan suasana akan tetap kondusif,” katanya kemarin.

Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Putaran Pertama diadakan di GOR Gemilang, Kompleks Pemkab Magelang, Sabtu (28/04) malam. Regulasi, kebijakan dan tata kelola peningkatan ekonomi menjadi fokus tema utama dalam debat yang disiarkan oleh sejumlah stasiun TV dan radio ini.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Magelang Afifudin, pihaknya memfasilitasi debat terbuka ini sebagai edukasi kepada masyarakat agar cerdas menilai dan menentukan pilihan saat pencoblosan 27 Juli mendatang. “Tujuannya memberi kesempatan kepada masing-masing paslon untuk menyampaikan misi dan visi serta berargumentasi di hadapan masyarakat,” tuturnya

Setelah menyampaikan visi dan misi, kedua paslon menjawab secara lugas pertanyaan tiga panelis akademisi dari UGM Jogja yakni Arif Sucipto, Abdul Ghofur Karim, dan Fasingatul Dzakiyah. Debat pertama ini terasa lebih segar karena juga menghadirkan moderator seorang jurnalis dan pembaca berita Metro TV Rory Asyari.

Seperti diketahui, pasangan calon nomor urut 1, bupati petahana Zaenal Arifin dan Edi Cahyana (Padi) diusung koalisi PDIP, PKB, PAN, PPP, dan Partai Demokrat. Sedangkan paslon nomor urut 2, M. Zaenal Arifin (wakil bupati petahana) dan Rohadi Pratoto (Zaroh) diusung koalisi Partai Gerindra, Golkar, dan PKS. Pada akhir acara, kedua paslon membaca deklarasi pemilu jujur, transparan dan damai secara bersama-sama.

Salah satu panelis dalam debat publik itu, Arie Sujito, menilai debat publik itu hanya seperti kontes pidato. Doktor sosiologi dari UGM ini menilai paparan para paslon kurang tajam dan terlalu normatif. Namun hal ini bisa dipengaruhi karena mekanisme peraturan KPU. “Yakni tidak menggali pemikiran dan pendapat mereka dari sisi panelis, dan pertanyaan hanya diserahkan kepada moderator,” katanya.

Arie mengungkapkan, desain debat seperti ini kurang menantang kalau tidak digali argumen di balik pendapat dan terkesan normatif. Sehingga ia berharap pada debat putaran berikutnya akan lebih seru lagi, di mana para paslon mampu mempaparkan banyak data dan fakta.

“Termasuk berbicara atau debat secara empiris tidak cuman secara awang-awang saja. Pada dasarnya debat publik seperti ini agar publik tahu apa sebenarnya pendapat atau argument mereka para kandidat cabup dan cawabup bukan seperti kontes pidato saja,” ujarnya.

Ada pun beberapa pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing pasangan calon pada debat publik ini di antaranya soal cara mengatasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang, cara mengatasi lahan pertanian yang kian menyempit, dan cara mengatasi permasalahan di sektor pertambangan utamanya galian C. (dem/laz/mg1)