KULONPROGO – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo kembali menemui warga penolak New Yogyakarta International Airport (NYIA). Mereka tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP).

Hasto memasang target, sebelum Angkasa Pura (AP) I melakukan pembersihan lahan, pendekatan persuasif kepada seluruh warga penolak bandara akan dilakukan dan tuntas sebelum Ramadan. Langkah Hasto tersebut tidak serta merta membuat warga tersebut pindah.

Pada Jumat (27/4) Hasto berhasil menemui keluarga warga penolak bernama Supatmi, warga Pedukuhan Kepek, Desa Glagah, Kecamatan Temon. “Saya sudah ketemu dengan ibu Supatmi beserta keluarganya. Keluarga itu sebetulnya sudah merelakan tanahnya,” kata Hasto Minggu (29/4).

Adapun bangunan yang masih ditempati Supatmi saat ini juga telah direlakan untuk dikosongkan. “Mereka memang masih tinggal di rumah tersebut namun sudah tidak punya hak lagi karena lahannya sudah dibebaskan AP I. Uang penggantinya juga sudah diambil Bu Supatmi,” kata Hasto.

Dia akan kembali menemui warga yang masih belum setuju adanya pembangunan bandara. Mereka masih bertahan di dalam wilayah Izin Penetapan Lokasi (NYIA). Langkah persuasif merupakan upaya pemkab membantu warga penolak bandara setelah keluarnya Surat Peringatan (SP) 3 atau terakhir oleh AP I pada Rabu (25/4).

“SP3 itu meminta warga segera keluar dari wilayah IPL. Saya sudah bertemu Dirut AP I dan kami membahas persiapan pengondisian pasca SP3. Dicapai kesepakatan, AP I dan pemkab akan membantu warga yang belum punya rumah untuk dicarikan tempat layak,” kata Hasto.

Dia mengatakan, warga penolak bandara tersebut tetap merupakan warganya. Pemkab akan menyewakan rumah sementara bagi warga yang sama sekali belum punya rumah.

“Saya menarget sebelum Ramadan bisa berkomunikasi dengan semua warga yang belum setuju bandara,” ujar Hasto didampingi Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulonprogo Budi Hartono.

Terkait pengosongan lahan, hal itu menjadi kewenangan AP I. Pemkab berupaya memberikan bantuan kepada warga dengan menyiapkan tempat tinggal sementara jika eksekusi dilakukan. “Kami akan menyempurnakan ikhtiar, jangan sampai warga terlantar,” kata Hasto.

Juru Bicara Pembangunan NYIA Agus Pandu Purnama mengatakan pihaknya siap berdialog dengan warga penolak bandara. Namun terkait kemungkinan pemberian diskresi atau keringanan, seperti yang pernah dilakukan terhadap warga eks Wahana Tri Tunggal (WTT), sudah tidak mungkin lagi.

“Tapi kami tetap akan membuka ruang untuk berdialog dengan mereka (warga penolak bandara) untuk mencari solusi terbaik. Target operasonal bandara dijadwalkan April 2019,” kata Agus Pandu. (tom/iwa/mg1)