BANTUL – Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman menjawab salah satu problem masifnya pertumbuhan penduduk sekaligus kompleks perumahan. Ya, raperda yang baru disahkan Panitia Khusus (pansus) IV Triwulan I DPRD Bantul ini mengatur seluk-beluk perizinan kompleks pemakaman. Salah satunya, kompleks pemakaman yang disediakan pengembang.

Ketua Pansus IV Triwulan I DPRD Bantul Sigit Nursyam Priyanto mengungkapkan, ketentuan mengenai kompleks pemakaman yang harus disediakan pengembang sebenarnya telah diatur dalam Perda No. 5/2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan. Namun, ketentuan dalam perda yang diketok lima tahun silam itu tak spesifik. Mengingat, area pemakaman bagi penghuni kompleks perumahan dalam regulasi itu masuk dalam katentuan fasilitas sosial (fasos).

“Nah, raperda baru ini menekankan komitmen pengembang menyediakan area pemakaman,” jelas Sigit di ruang kerjanya pekan lalu.

Saking detailnya, raperda ini juga mengatur berapa luasan area pemakaman umum yang harus tersedia di kompleks perumahan. Bahkan, politikus PKS ini mengingatkan, kesanggupan pengembang menyediakan area pemakaman umum bagi penghuni menjadi salah satu syarat penerbitan izin pembangunan kompleks perumahan.
“Karena pemakaman sendiri ada ketentuan izinnya,” ucapnya.

Kendati begitu, Sigit menekankan, ketentuan mengenai lokasi area pemakaman bagi penghuni kompleks perumahan bersifat fleksibel. Pengembang bisa menyediakan di sekitar kompleks perumahan atau bekerja sama dengan pemkab.
Ya, pemkab memiliki kompleks pemakaman umum di Imogiri. Luasnya sekitar 2,5 hektare.
“Contoh, perumahan di Sewon. Pemakamannya bisa di Imogiri,” ungkapnya.

Pansus, Sigit menegaskan, sengaja juga memprioritaskan ketersediaan area pemakaman bagi penghuni kompleks perumahan. Pertimbangannya, pertumbuhan kompleks perumahan di Kabupaten Bantul sangat masif. Sementara tak jarang penduduk lokal menolak pendirian area pemakaman umum di sekitar rumah mereka. Sebab, hal tersebut dapat menurunkan harga jula properti mereka. Bila tak diantisipasi sejak dini, kasus penghuni kompleks perumahan mencari lokasi pemakaman anggota keluarga mereka sangat mungkin terjadi.
“Apalagi, mayoritas penghuni kompleks perumahan adalah pendatang,” tuturnya.

Senada disampaikan Anggota Pansus IV Subhan Nawwawi. Menurutnya, raperda juga mengatur tentang pemakaman khusus milik keluarga. Seperti kompleks perumahan, area pemakaman ini juga harus mengantongi izin. Itu untuk mengantisipasi gesekan horizontal.
“Ketentuan ini untuk pemakaman khusus yang baru akan dibangun,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Politikus PKB ini menambahkan, raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman masih dalam tahap fasilitasi dari gubernur. Kendati begitu, Subhan manargetkan, raperda dapat diberlakukan tahun ini.
“Ketentuan retribusi pemakaman diatur dalam regulasi lain,” tambahnya. (zam/mg1)