JOGJA – Sembilan pemilik kios piala di Jalan Mas Suharto, Geblakan Bawah, Danurejan yang tergabung dalam Forum Warga Peduli Selamatkan Tanah Negara menggelar aksi pasang spanduk di pinggir jalan Kamis (24/5).

Sebanyak tiga spanduk yang dipasang bertuliskan “BPN Kota Yogyakarta selamatkan aset negara?”, “Kanjeng Sinuwun Sultan HB X kawula nyuwun pangayoman”, dan “Bapak Haryadi Suyuti dan Bapak Heroe Poerwadi, janjimu!!”.

Aksi ini merupakan upaya warga untuk menggugah pemerintah agar mempertahankan tanah seluas 1.860 meter persegi tersebut sebagai tanah negara. Selain sembilan kios, tanah tersebut juga meliputi lapangan bulu tangkis.

Konflik sengketa tanah tersebut terjadi pada 2013 yang lalu, melibatkan warga Gemblakan Bawah dengan pemegang sertifikat hak milik tanah Thomas Ken Darmastono.

Para pemilik kios tidak mau mengosongkan tanah karena merasa tanah tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Kota setelah proses pembebasan pada 1957 oleh Wali Kota Jogja saat itu Mr Soedarisman Poerwokoesoemo atas perintah Gubernur DIJ. Sedangkan sertifikat ahli waris dikeluarkan oleh BPN tahun 1989 dan baru dilakukan pengukuran pada 2012.

Sembilan warga pemilik kios yakni Bibit Supardi, Dahlan, Isnawan, Triyono, Budiyono, Agung Cahyono, Sugiyanto, Hari Purnomo, dan Rebeca Mintarti kemudian digugat secara perdata di tahun 2016. Polresta Jogja menetapkan mereka sebagai tersangka menguasai tanah hak orang lain.

“Dulu sudah ada izin secara lisan dari pak camat tahun 1970, jelas tanah negara dan itu termasuk jalan tentu tanah negara,” tutur Supardi.

Berlanjut ke Pengadilan Negeri, sembilan warga kalah banding dalam sidang terakhir 25 Maret yang lalu. Namun Supardi mengeluhkan setiap pengadilan, pihak penggugat tidak pernah hadir secara langsung dan hanya diwakilkan pengacara. Hasil akhir keputusan sidang mengharuskan pemilik mengosongkan kiosnya.

“Kami menghargai putusan pengadilan, kami akan meninggalkan kios. Pemasangan spanduk ini sebagai upaya terakhir sebelum itu,” jelasnya.

Berkali-kali Supardi menegaskan, dia dan delapan warga lainnya tetap akan mengosongkan lahan sesuai putusan pengadilan. Namun tetap meminta pemerintah untuk mempertahankan tanah tersebut sebagai tanah negara.

“Tidak menuntut boleh memakai lahan lagi, yang penting tanah ini tidak untuk dimiliki oknum,” tandasnya sambil menunjukkan kiosnya yang sudah dia kosongkan.

Sementara itu, Camat Danurejan Budi Santosa mengaku, belum mengetahui hasil putusan sidang dan status tanah yang ditetapkan. Namun, dia membenarkan bahwa tanah tersebut meliputi badan jalan.

“Belum tahu informasi kalau mereka mau ditutup. Tapi dulu sebelum ke pengadilan, pernah kami temukan ke dua belah pihak untuk mediasi,” jelasnya. (*/cr3/ila/mg1)