KAPOLDA DIJ Brigjen Polisi Ahmad Dofiri memandang Jogjakarta sebagai provinsi yang sangat istimewa. Selain tata pemerintahan yang baik, budaya unggah-ungguh Jawa masih melekat kuat pada setiap warganya. Hal inilah yang menurutnya turut menghiasi hubungan antarpersonel kepolisian dan masyarakat Jogjakarta.
“Dinamika masyarakat Jogjakarta tergolong tinggi. Tapi hubungan harmonis tetap terjaga. Hubungan polisi dan warga juga terjaga dengan baik,” ujar Dofiri.
Jenderal bintang satu ini menganggap Jogjakarta ibarat kawah candradimuka. Hampir seluruh aspek pembelajaran terdapat di Jogjakarta. Mulai hubungan sosial, pendidikan, politik, ekonomi, hingga seni budaya ada di Jogjakarta.
Kendati demikian, Dofiri tak menampik masih adanya seabrek pekerjaan rumah yang harus diselesaikan jajarannya. Paling menonjol adalah aksi kriminalitas yang melibatkan pelaku usia remaja.
Dalam setahun belakangan ini tak sedikit catatan merah aksi yang dikenal dengan istilah klithih. Upaya menurunkan angka kriminalitas ini tidak cukup dengan tindakan represif. Polda DIJ justru mengedepankan pendekatan sosial secara preventif dan persuasif.
“Harus dipotong simpul akarnya agar sumber penyakitnya bisa diatasi. Sosialiasi sudah kami lakukan lewat sekolah maupun lingkungan dan para orang tua anak,” katanya.
Polisi tak bisa bertindak sendirian untuk memangkas sumber penyebab klithih. Seluruh elemen masyarakat harus ikut peduli. Bersama-sama menghapus sifat apatis dan turut membina generasi muda.
“Untuk kriminalitas yang sudah terjadi tentu kami tangani. Pelaku ditangkap, lalu dihukum dengan pasal sesuai kesalahan. Tapi tidak cukup sampai di sini, terpenting adalah mencegah anak-anak dan remaja bertindak kriminal,” ujar sosok yang pernah menjabat Kapolresta Jogja.
Yang terbaru, Polda DIJ menggandeng perguruan tinggi untuk meneliti sejarah kriminalitas remaja di Jogjakarta. Langkah ini bertujuan membongkar sistem sosial yang berlaku dalam kelompok remaja.
Selain kriminalitas remaja, beberapa aksi anarkisme juga menjadi sorotan jenderal bintang satu itu. Beberapa kasus terbukti bahwa pelaku bukan warga asli Jogjakarta. Sebut saja kasus penganiayaan pendeta di Gereja Santa Lidwina dan aksi anarkisme di pertigaan UIN Sunan Kalijaga beberapa waktu lalu.
Dalam peristiwa tersebut para pelaku berupa memprovokasi ketenangan warga Jogjakarta. Untungnya masyarakat mampu bersikap dewasa. Alih-alih terpancing, aksi simpatik justru lahir dan semakin kuat dari waktu ke waktu.
“Banyak warga datang ke gereja di Gamping itu tanpa memandang golongan. Sedangkan soal perusakan pos polisi di pertigaan UIN Sunan Kalijaga, warga juga gotong rotong membersihkannya. Ini bukti Jogjakarta itu sangatlah indah,” kata Dofiri.
Ternyata bukan hanya persoalan pengungkapan perkara hukum yang membawa Polda DIJ kian bercitra di bawah komando Dofiri. Tapi juga dalam urusan internal dan administrasi. Tahun lalu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIJ menetapkan Polda DIJ sebagai lembaga penyusun laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) terbaik di Jogjakarta. LKKL Award 2017 diterima kapolda Kamis (28/6) lalu.
Ternyata, penghargaan tahunan itu bukan kali pertama bagi Polda DIJ. Melainkan yang keempat kali. Artinya, Polda DIJ empat tahun berturut-turut tercatat sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) yang berprestasi.
“Kuncinya adalah transparansi dan mengelola secara terbuka. Pengelolaan keuangan itu adalah tanggungjawab bersama, prinsipnya itu,” ujar Dofiri.
Ditegaskan, strategi pertama mengelola keuangan adalah kejujuran. Untuk menumbuhkan kejujuran perlu membudayakan perbuatan baik ini. Diakuinya hal itu tidaklah mudah. Apalagi Polda DIJ memiliki satuan kerja (satker) yang tergolong banyak.
Dofiri selalu menekankan pentingnya komitmen kepada setiap personelnya. Sistem keuangan yang dikelola harus digarap secara detail dan jujur. Guna menekan potensi penyelewengan anggaran.
“Butuh komitmen tinggi dalam mengelola keuangan negara. Upaya ini membutuhkan transparasi dari setiap satker lingkup Polda DIJ. Tantangan semakin berat karena jumlah satker jajaran Polda DIJ tidaklah sedikit,” ucapnya.
Kepala Kanwil DJPb DIJ Ludiro mengungkapkan, Polda DIJ menduduki peringkat pertama LKKL Award 2017. Karena itu bisa menjadi contoh bagi lembaga lain.
Setidaknya ada tiga indikator terkait penyusunan LKKL yang ideal. Mulai keakuratan data, ketepatan waktu, dan kelengkapan laporan. Ketiga hal ini masih dikuatkan dengan beban kerja masing-masing instansi.
“Penghargaan terhadap Polda DIJ tentu juga berdasarkan penilaian hingga tingkat jajaran polsek dan polres,” jelas Ludiro. (dwi/yog/mg1)
