JOGJA – Setiap tahun di musim liburan, masalah tarif parkir yang membumbung seperti siklus yang selalu berulang. Termasuk dalam musim liburan Lebaran beberapa waktu lalu. Tingginya tarif bisa naik berlipat-lipat kali dari yang sudah ditetapkan sesuai aturan. Hal tersebut hanya menjadi keluhan yang seperti tak pernah bisa diatasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIJ Gatot Saptadi mengatakan, kondisi tersebut sebenarnya bisa diatasi. Jika ada keseriusan dan kemauan dari pemerintah kota/kabupaten untuk melakukan eksekusi di lapangan. Sebab aturan terhadap pelanggaran tersebut sudah sangat jelas.

”Dasarnya SK Wali Kota, pemantau di lapangan Satpol PP. Tinggal mau atau tidak melakukan eksekusi, karena regulasinya kan sudah jelas,” katanya setelah Evaluasi Angkutan Lebaran Musim 2018, Kamis (12/7).

Dia menilai selama ini masih ada sedikit pembiaran. Yakni lemahnya langkah-langkah konkret dalam memberi penalti pada pelaku pelanggaran. Menurutnya, mengenai sanksi terhadap para juru parkir (jukir) nakal selama ini dianggap terlalu ringan. ”Di dalam aturan, sanksinya memang tipiring (tindak pidana ringan),” katanya.

Gatot mengatakan, hal tersebut jangan sampai terulang kembali di waktu mendatang. Sebab jika terus terulang di kemudian hari, jelas mencoreng nama Jogjakarta terutama di mata wisatawan.

”Jelas dampaknya cukup besar bagi wisatawan, itu termasuk penilaian buruk. Bukan hanya parkir ya, tapi kuliner juga. Kuncinya, di dalam menerapkan itu harus sesuai dengan kesepakatan, aturan, atau regulasi yang berlaku,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk mengatasi persoalan parkir, Pemprov DIJ berupaya menambah kantong-kantong resmi dengan tujuan untuk meminimalisir jukir liar. Termasuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalanan Kota Jogja. ”Meskipun kami sadari kesiapan lahan sebenarnya terbatas,” bebernya.

Dinas Perhubungan DIJ juga berupaya menambah kantong-kantong parkir di Kota Jogja agar pada saat musim liburan, kendaraan yang masuk bisa ditampung di tempat parkir resmi. Hal tersebut termasuk upaya adanya parkir liar yang tarifnya melonjak tinggi saat musim liburan. Salah satu lahan yang dipersiapkan adalah tanah eks UPN di daerah Ketandan dan eks BKKBN.
Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Sapto Rahardjo mengatakan, untuk lahan bekas BKKBN pada Agustus mendatang akan dibongkar.

”Sementara untuk eks UPN, kami sedang membuat surat ke Kementerian Pendidikan, karena katanya masih tanah Hankam dan Dinas Pendidikan,” katanya kepada wartawan.

Sigit mengatakan, hal tersebut sebagai salah satu upaya pemprov menyediakan lahan parkir. Sebab masalah penindakan jukir nakal menjadi kewenangan pemerintah kota.

Pihaknya ke depan akan melakukan koordinasi dengan pemkab atau pemkot terkait aturan atau kemungkinan perda terkait aturan tarif parkir. Termasuk kemungkinan menerapkan batas atas parkir di hari-hari tertentu. ”Masih kami bicarakan,” ucapnya.

Sigit mengapresiasi penindakan yang telah dilakukan selama ini. Pelaku-pelaku jukir liar, menurutnya, berada di lokasi berbeda dan bukan di tempat yang sama. ”Orangnya juga lain-lain,” ungkapnya.

Mereka yang memberikan karcis parkir hingga Rp 30 ribu, katanya, oknum yang memanfaatkan kantong-kantong parkir di tempat parkir yang bukan seharusnya. (riz/ila/fn)