KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo menyiapkan draf regulasi yang mengatur ketertiban administrasi pertanahan daerah. Regulasi tersebut mengatur pemilik hak tanah wajib melaporkan penggunaan, subjek dan objek lahan.

“Termasuk mengatur soal pentingnya peta data pedesaan untuk mendukung tertib update data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” kata Kepala Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulonprogo Heriyanto, Selasa (17/7).
Dikatakan, penyusunan regulasi adalah tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) Satu Peta Satu Data bersama Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan (BPN/Kantah) Kulonprogo, Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati 69/2017 tentang Pengelolaan Satu Data.

“Dengan tertib administrasi pertanahan berimplikasi pada percepatan pembangunan, perizinan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan perencanaan tata ruang,’’ kata Heriyanto.

Dispetarung dan BPN bersama-sama membangun komitmen melakukan inventarisasi dan identifikasi pertanahan. Sehingga tidak ada perbedaan data pertanahan. Jika berbeda berujung pada kesalahan konsep.

Kepala BPN Kulonprogo Suardi berharap muncul sikap saling mendukung mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus percepatan pembangunan Kulonprogo. “Termasuk mengupayakan data yang masih kurang,” kata Suardi.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan program Satu Peta Satu Data ditindaklanjuti dengan Perbup Satu Data. Pemkab menjalin kerjasama dengan para ahli sistem geospasial.

Namun kerjasama dengan BPN tetap menjadi langkah penting sebab Pemkab sudah memiliki Dispetarung. “Dispetarung meringankan tugas BPN supaya lebih cepat melayani masyarakat,” kata Hasto. (tom/iwa/mg1)