JOGJA – Permasalahan tentang sistem zonasi masih terjadi. Aduan tentang siswa yang terkena blank spot memang baru ada dua laporan. Kendati demikian, diperkirakan masih ada puluhan siswa yang juga mengalami hal serupa.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ Budhi Masthuri mengatakan, masalah terkait blank spot masih terjadi. Data korban blank spot berkisar puluhan, namun aduan yang diterima baru dua.

”Makanya diperlukan langkah untuk mencari solusi bersama,” ujarnya dalam rapat yang diadakan Sekertariat Bersama Pos Pengaduan PPDB DIJ di kantor Ombdusman Republik Indonesia, Kamis (19/7).

Budhi mengungkapkan, masalah siswa yang terkena blank spot kurang mendapat perhatian dari pemerintah. ”Dalam hal ini siswa dan orang tua tidak bisa disalahkan,” ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Aparatur Pemerintah Daerah Lembaga Ombdusman DIJ Suki Ratnasari mengatakan, dampak bagi siswa yang terkena blank spot bisa berpengaruh ke psikis anak. Solusi yang diajukan, bagi korban blank spot yang memiliki nilai tinggi, kondisi ekonomi rendah, dan memiliki kebutuhan khusus mendapat kesempatan mengisi kursi kosong di sekolah negeri. Sedangkan siswa korban blank spot yang sudah masuk ke sekolah swasta akan dipindah ke sekolah negeri pada semester depan.

”Namun pengambilan solusi ini masih akan kami diskusikan dengan pihak terkait. Terpenting jangan sampai ada kursi kosong dan anak tidak bisa sekolah,” ujar Suki.

Ketua Forpi Kota Jogja FX Harry Cahyo menambahkan, pihaknya akan kembali mendata siswa yang menjadi korban blank spot yang takut mengadu atau putus asa karena tidak bisa masuk ke sekolah negeri.

”Kami bekerja sama dengan kecamatan akan melakukan pendataan ulang. Siswa yang tak masuk dalam zonasi adalah korban dari sistem yang belum sempurna,” ujarnya. (cr5/ila/mg1)