Berulangnya kerusakan infrastruktur di kawasan pantai selatan akibat gelombang tinggi tak semata-mata karena peristiwa alam. Tak adanya regulasi penataan kawasan pantai ditengarai turut menjadi penyebab.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul Heri Nugroho menyatakan, dampak kerusakan akibat gelombang tinggi di sempadan pantai selatan harus disikapi secara serius. Diperlukan peraturan khusus penataan kawasan pantai.
Menurut Heri, sejauh ini hanya hanya ada Peraturan Daerah (Perda) RencanaTata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk mengatur suatu kawasan. Yakni Perda DIJ No 16/2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIJ Tahun 2011-2030. Adapun salah satu klausul regulasi tersebut mengatur penataan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi ke darat. “Mestinya pemerintah kabupaten membuat regulasi turunan yang isinya lebih detail,” ujarnya, Jumat (20/7).

Heri mengklaim telah berulang kali usul kepada pemkab setempat untuk menyusun regulasi penataan kawasan pantai. Dia berharap usulan itu segera direspons demi meminimalisasi dampak dan ancaman gelombang laut. “Mumpung belum terlambat,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIJ Aris Riyanta mengatakan, penataan pantai mutlak harus dilakukan. Tidak boleh ada bangunan menutupi pantai. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk menikmati keindahan alam tanpa terhalang oleh bangunan apa pun. “Ini menjadi domain pemerintah setempat untuk mengendalikan tata ruang,” ungkapnya.
Aris menegaskan, larangan membuat bangunan dekat pantai harus diatur lewat Perda RTRW mengenai sempadan pantai, sehingga setiap orang yang akan membuat bangunan mengetahui jarak amannya.

“Dengan Perda RTRW penataan pantai bisa dilakukan secara bersama-sama. Melibatkan masyarakat melalui perwakilan di DPRD,” ujarnya.
Marjoko, salah seorang pengelola wisata Pantai Drini di Desa Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul, mengaku siap menjalankan program penataan. “Separti apa masterplan-nya kami akan ikuti,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi berharap, para pengelola wisata pantai tak sekadar memikirkan keuntungan. Kenyamanan dan pelayanan pengunjung tetap harus diutamakan.
“Menata pantai tak harus menunggu momen. Itu (penataan pantai, Red) sudah masuk agenda,” katanya. (gun/yog/mg1)