Rentetan pekerjaan rumah pelestarian Gumuk Pasir ternyata sangat panjang. Kendati pemasangan patok telah selesai pada 2016, ternyata pekerjaan yang harus segera diselesaikan masih banyak.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Bantul Isa Budi Hartomo mengungkapkan, pemasangan patok dua tahun lalu masih sebatas deliniasi atau penarikan garis batas. Hal ini belum dapat dijadikan pijakan penanganan. Sebab, penanganan Gumuk Pasir butuh sejumlah rangkaian tahapan lagi. Di antaranya, penentuan batas. Itu diperlukan agar pembagian peran stakeholder yang terlibat tepat.

”Tiwas bergerak jebule malah kliru (telanjur bertindak ternyata tidak tepat,” ucap Isa menekankan betapa pentingnya penentuan batas zona inti Gumuk Pasir saat ditemui di Lapangan Trirenggo, Jumat (20/7).

Dikatakan, ada beberapa pihak yang terlibat dalam penanganan Gumuk Pasir. Yakni, pemkab, pemprov, Universitas Gajah Mada, Parangtritis Geomaritime Science Park, dan pemerintah pusat. Mereka memiliki peran masing-masing. Menurutnya, tahapan setelah penentuan batas adalah pembagian peran.

”PGSP mau ngapain. Terus pemkab mau ngapain. Ini harus jelas juga,” ucapnya.

Berbeda dengan Komisi VII, bekas sekretaris Disperindagkop Bantul ini lebih berhati-hati terkait penertiban puluhan pohon cemara udang di sebelah selatan zona inti. Dia berpendapat perlu ada kajian lebih lanjut.

”Setelah itu baru dicabuti,” katanya.

Kendati begitu, Isa menekankan, yang perlu dilakukan saat ini adalah koordinasi. Agar serangkaian tahapan penanganan ini terencana.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul Kwintarto Heru Prabowo mengungkapkan hal senada. Menurutnya, siapa yang berwenang melakukan penanganan Gumuk Pasir masih belum jelas. Meski lokasinya berada di wilayah Bantul. Dari itu, Dispar tidak berani mengambil tindakan ketika sebagian zona inti disulap kelompok pelaku wisata menjadi kebun mini. (ega/zam/mg1)