SLEMAN-Sektor pariwisata menjadi andalan utama bagi Kabupaten Sleman untuk mendulang pendapatan daerah. Di Sleman, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pajak hotel dan restoran dari kurun waktu 2013 hingga 2017 menempati urutan teratas penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Sayangnya, fakta ini belum memberikan dampak positif bagi para pekerja di sektor ini. Mereka merasa jika upah yang diterima belum memuaskan.

Jumat lalu (27/7), para pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) menyambangi Rumah Dinas Bupati Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman guna meminta kejelasan nasib para pekerja hotel dan restoran. “Upah kami masih berkutat pada upah minimum kabupaten (UMK) padahal seharusnya diberlakukan UMK Sektoral,” kata Sekretaris FSPM Regional DIJ-Jateng Ali Prasetyo.

Mereka mengajukan sejumlah tuntutan. Utamanya tentang peningkatan kesejahteraan para pekerja hotel bintang tiga hingga lima, penetapan UMK Sektoral 2019 dan meminta DPRD serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman membantu mengajukan serta menetapkan UMK Sektoral kepada gubernur. “Kami juga telah melayangkan surat permohonan kepada dinas terkait sejak 27 Februari, tetapi belum ditanggapi sampai saat ini,” jelasnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sleman Untoro Budiarjo mengatakan telah terjadi miss-komunikasi. Dia menyebut telah melaporkan surat tersebut kepada bupati dan telah ditindaklanjuti dengan surat balasan pada 27 April. Menurutnya, untuk meminta UMK Sektoral tentu melalui berbagai tahapan. “Tahapan itu sesuai PP 78/2015 tentang Pengupahan pasal 49,” jelasnya.
Sekretaris Komisi D DPRD Sleman Arif Kurnianto mengatakan segera mengundang pihak terkait. Terutama dalam hal ini Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). “Ini guna menindaklanjuti aspirasi dan berdiskusi untuk melihat kemampuan perusahaan di Sleman seperti apa,” kata Arif.

Wakil Ketua DPRD Sleman Sofyan Setyo Darmawan mengatakan apa yang dilakukan oleh FSPM sudah sesuai dengan regulasi. Hanya saja, dia menilai masih ada beberapa masalah teknis saja. Dia pun turut mendukung langkah yang dilakukan oleh FSPM. “Tinggal sekarang besarnya dan kapan ditetapkan. Itu yang jadi pembahasan lebih lanjut,” bebernya. (har/din/fn)