Kepala Pusat Studi Pariwisata Universitas Gajah Mada Prof Janianton Damanik berpendapat armada yang biasa beroperasi di lereng Merapi bukanlah jip wisata. Alasannya tidak memenuhi standar keamanan. Apalagi, standar keamanan jip wisata harus ekstra.

”Definisi jip wisata seperti apa juga tidak ada yang tahu,” ketus Anton, sapaan Janianton Damanik saat dihubungi Minggu (29/7).

Berdasar pencermatannya, wisatawan selama ini naik jip wisata begitu saja usai membeli tiket. Pengelola maupun sopir jip tidak berusaha menyampaikan kondisi kelayakan sekaligus kelaikan kendaraan seperti apa. Idealnya, sopir setidaknya menunjukkan kondisi kelaikan armadanya. Seperti kir. Parahnya lagi, mereka juga tidak membekali penumpang dengan peralatan keamanan khusus sebagai antisipasi bila terjadi kecelakaan.

”Kalau terjadi kecelakaan lepas tangan,” sesalnya.

Menurutnya, Pemkab Sleman terlambat menata pengelolaan jip wisata. Pemkab baru tangan setelah terjadinya serentetan kecelakaan. Karena itu, Anton menegaskan, pemkab harus segera mempersiapkan kebijakan khusus. Mengingat, tidak ada pembatasan jip wisata selama ini. Pemilik jip dapat bergabung dengan mudah sebagai anggota komunitas atau asosiasi.
Tak lupa, Anton juga menekankan betapa pentingnya kir. Menyusul terjalnya medan yang dilintasi jip wisata.

”Pemerintah maupun pemilik jip harus mengetahui kendaraan sudah sesuai dengan standar keamanan atau belum,” sarannya. (ita/zam/fn)