MAGELANG – Jabatan Sekretais Daerah (Sekda) Pemkot Magelang yang dijabat tujuh tahun oleh Sugiharto, berakhir 31 Juli Selasa (31/7). Seiring pilihan memasuki masa persiapan pensiun (MPP) oleh penjabat asal Salatiga itu, meski masih satu tahun. Pilihan ini membawa konsekunsi yuridis pemkot harus segera menunjuk pejabat pengganti.

“Mau dijabat Plh (pelaksana harian) ataupun Pp (pejabat) silakan saja. Yang penting aturan dan mekanismenya jangan dilanggar,” kata Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno, Selasa (31/7).

Penegasan ini disampaikan pria yang akrab disapa Udik ini setelah menerima konsultasi Wali Kota Sigit Widyonindito usai Rapat Paripurna tentang persetujuan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Perlaksanaan (LPP) APBD 2017. Sigit yang didampingi Wawali Windarti Agustina bertemu di Ruang Transit DPRD Kota Magelang dengan pimpinan dewan dan fraksi. Pertemuan konsultasi itu berlangsung sekitar satu jam.

“Sifatnya konsultasi. Kan sah-sah saja ada komunikasi antara dewan dan wali kota. Memang untuk membahas pejabat penganti sekda,” tutur Udik.

Pria yang juga Ketua DPC PDIP Kota Magelang ini menegaskan, pihaknya menyerahkan mekanisme itu ke eksekutif. Dewan tidak akan mempermasalahkan figur yang bakal ditunjuk. Sepanjang sesuai aturan dan mekanime. “Soal figur itu hak prerogatif wali kota. Kami hanya ingin dilaksanakan sesuai mekanisme,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Dewan Titik S Utami. Politisi perempuan dari Partai Golkar ini mengaku diajak rembugan oleh wali kota soal penunjukan penjabat Sekda pengganti Sugiharto. Di mana hingga pertemuan usai tidak disebutkan nama.

“Intinya wali kota akan menunjuk Plh dulu untuk 15 hari ke depan. Kemudian akan ditunjuk Pj hingga maksimal enam bulan ke depan, sampai ditunjuknya pejabat definitif sekda. Soal nama tidak disebut sama sekali,” ungkapnya.

Baik Udik maupun Titik berharap tidak ada kekosongan penjabat sekda pengganti Sugiharto, mengingat banyak agenda dewan yang harus rapat bersama eksekutif. Di antaranya pembahasan tentang RAPBD Perubahan dan beberapa Raperda.

“Tidak mungkin rapat pembahasan tersebut, tanpa penjabat sekda,” tegas mereka. (dem/laz/fn)