• Faktor Ekonomi Sebagai Pemicu Utama

PURWOREJO-Kaum wanita lebih banyak melayangkan gugatan perceraian dibanding laki-laki di Kabupaten Purworejo. Data pengajuan perceraian dari tahun 2015 hingga pertengahan 2018 ini angkanya mencapai 65 persen. ”

Pengajuan cerai dari pihak istri atau dinamakan cerai gugat sangat dominan. Untuk cerai talak atau perceraian yang diajukan suami persentasenya 35 persen,” kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purworejo Sultan Hakim dalam seminar nasional Problematika Pendidikan Pra Nikah dan Usaha Pelestarian Ikatan Pernikahan yang diadakan STAIAN Berjan Purworejo di Auditorium KH Nawawi Shiddieq, Rabu (1/8).

Pada 2015, pengajuan cerai gugat mencapai 1.006 sementara cerai talak mencapai 468. Setahun berikutnya, cerai gugat mencapai 1.069 kasus dan untuk cerai talak mencapai 481 kasus. “Pada 2017 mengalami penurunan. Tercatat hanya ada 1.461 pengajuan dan dari Januari-Juni 2018 yang sudah diajukan mencapai 737. Angka itu meliputi cerai gugat maupun cerai talak,” jelas Sultan.

Pemicu perceraian ada 13 faktor, yakni zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Dari faktor- faktor tersebut tiga di antaranya menjadi pemicu utama yakni meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran serta ekonomi.

“Ketiga faktor ini di empat tahun catatan PA, memang persentasenya naik turun. Namun dua tahun terakir untuk pemicu utama ekonomi cukup dominan,” imbuh Sultan.

GRAFIS: ERWAN TRI CAHYO/RADAR JOGJA

Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purworejo Bambang Sucipto mengungkapkan jika pihaknya telah berusaha melakukan berbagai upaya pelestarian keluarga mulai dari persiapan pernikahan sampai dengan pasca pernikahan. Upaya tersebut di antaranya dengan membentuk Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dari tingkat pusat hingga daerah.

“Namun seiring dengan dinamika pemerintahan dan tuntutan masyarakat, BP4 menjadi lembaga mandiri yang tidak mendapat sokongan kuat dari Kementrian Agama dan mengalami kemunduran dalam perannya dalam melestarikan keluarga Indonesia,” kata Bambang Sucipto.

Selain itu, ada kebijakan yang berkaitan dengan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan. Ini juga masih belum terlalu kuat karena tidak ada dukungan regulasi yang eksplisit mewajibkan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin atau remaja usia nikah.

Menyikapi masih tingginya kasus perceraian di Kabupaten Purworejo dan belum optimalnya bimbingan perkawinan, STAIAN Berjan Purworejo tergerak untuk membuka layanan dengan membuka Lembaga kursus Pranikah dan Konseling Keluarga.

Pelayanan ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah siap nikah dan memiliki calon, namun mereka yang masih single pun tetap bisa mengikuti kursus. “Selama ini mungkin masyarakat terbentur beberapa sebab di antaranya terbatasnya waktu yang ada dan pelaksanaan bimbingan itu di jam kerja. Maka di sini kami menyiasatinya dengan membuka layanan itu di akhir pekan,” kata Ketua STAIAN Purworejo Asyfa Khoirun Nisa. (udi/din/mg1)