PURWOREJO – Pengembangan kawasan perumahan di beberapa titik terpaksa ditolak Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Purworejo. Tercatat dari sekitar 30-an proses pengajuan, lima di antaranya belum keluar izin.

“Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengembang agar
perizinannya keluar. Memang dibandingkan sebelumnya agak berbeda dan lebih ketat,” kata Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo Basuki (2/8).

Dikatakan, sejak adanya Dinperkimtan di tahun 2017, proses pengajuan relatif cukup banyak, dan tidak semuanya bisa mengantongi izin. Hal ini perlu disikapi oleh masyarakat yang hendak membeli rumah di dalam perumahan agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

“Banyak aspek yang harus dipenuhi agar izinnya bisa keluar, di antaranya masalah prasarana utilitas, ruang teruka hijau, dan akses jalan,” jelas Basuki.

Dari sekian yang tidak mengantongi izin, Basuki menduga ada yang tetap membangun kawasan dan menawarkan ke masyarakat. Hal itu diketahuinya dari pemasangan papan informasi yang ditempatkan di pinggir jalan dan lainnya. “Memang kami tidak bisa melakukan penindakan. Hanya kalau jalan dan lihat, oh itu ditawarkan to, berarti kan tetap jalan,” tambah Basuki.

Basuki menambahkan, pihaknya telah melakukan inventarisasi terhadap perumahan di Kabupaten Purworejo. Setidaknya ada 200 lebih kawasan permukiman, dan itu muncul sebelum tahun 2017.

Permasalahan yang ada, sebagian besar dari perumahan itu tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan. “Kalau yang sebelum 2017 kami juga tidak bisa apa-apa, hanya memang yang 2017 ke sini kami lebih perketat lagi,” katanya. (udi/laz/mg1)