SLEMAN – Tindak kecurangan dengan modus joki dalam penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh calon mahasiswa, masih saja terjadi. Setelah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menangkap satu joki yang beraksi dalam tes kedua PMB Gelombang IV. Pelaku pun diproses ke ranah hukum dengan tuntutan pemalsuan identitas.

Namun, belum ada payung hukum yang mengatur secara khusus terkait perjokian. Mengingat modus yang digunakan saat ini tak hanya pemalsuan identitas, melainkan dengan penggunaan teknologi canggih. Pakar hukum dari UGM Sigit Riyanto mengusulkan, selain pidana, jika memungkinkan perlu dibuat peraturan menteri yang mengatur sanksi untuk pelaku maupun pengguna joki.

Namun, tampaknya belum ada titik terang terkait usulan ini. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan, pemberian sanksi dalam kasus perjokian tetap menjadi otonomi perguruan tinggi atau universitas.

“Masalah jerat-menjerat itu urusan universitas. Otonomi akademik kami serahkan kepada rektor, itu rektor yang tanggung jawab,” ujarnya Nasir usai menghadiri peresmian gedung baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, Sabtu (4/8).

Nasir menegaskan, pihaknya telah memberikan otonomi kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Baik di bidang akademik maupun non akademik. Sehingga apabila ditemukan pelanggaran di kampus, rektorlah yang akan menindak, bukan Kemenerian Ristekdikti. “Nanti kalau kami, terlalu jauh menyentuhnya, karena yang tahu persis adalah rektor,” tandasnya.
Menurut Nasir, justru yang dikhawatirkan adalah munculnya dampak dalam ranah politik terkait kualitas lulusan yang menggunakan joki maupun yang menjadi joki. Kemenristekdikti juga tidak mengatur daftar hitam orang-orang yang terlibat dalam perjokian. Karena sudah masuk otonomi pihak kampus untuk menindak dan memberi sanksi. “Kalau ada masalah di bidang akademi publikasi, baru kami ngurusi itu,” ujarnya.

Rektor UGM Panut Mulyono juga angkat bicara. Menurutnya, fenomena kecurangan dan perjokian yang masih marak terjadi kini jelas mencederai perguruan tinggi. Merupakan pelanggaran kode etik perguruan tinggi. Kode etik, kata Panut, sebagai pegangan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang di dalamnya didukung dengan sanksi hukuman ringan, sedang, dan berat.
“Kalau yang mengungkap itu kan sebetulnya pihak kepolisian. Kami (kampus) di dalam punya kode etik mahasiswa,” jelasnya. Panut menjelaskan, jika mahasiswanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam bentuk menjadi joki, atau menggunakan joki saat mendaftar kuliah, otomatis dikeluarkan dari UGM.

Ia menambahkan jika ada keinginan bersama dari universitas-universitas untuk mengusut tuntas sindikat joki, universitas bisa saling bekerja sama. Pihaknya setuju untuk mencegah praktik kecurangan itu terjadi lagi. “Tapi bukan kapasitas kami dalam ranah kriminal, yang pasti universitas sangat kooperatif,” tandasnya. (tif/laz/mg1)