KAYA PENGALAMAN: Mahasiswa IGOV bersama dengan mahasiswa Sunmoon University, Korea Selatan. Saat mahasiswa IGOV mengikuti program student exchange. (IGOV FOR RADAR JOGJA)
Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA – DIREKTUR IGOV (IGOV FOR RADAR JOGJA)

Mencetak ahli ilmu pemerintahan yang berwawasan internasional merupakan sebuah kewajiban mutlak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Karena itu, sejak dibuka delapan tahun lalu, Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan (IP) Kelas Internasional atau biasa disebut International Program of Government Affairs and Administration (IGOV) UMY terus berbenah untuk lebih menguatkan hubungan kerja sama internasional. Juga memperkuat peluang bekerja mahasiswa di berbagai lembaga pemerintahan di seluruh negara.

Tercatat ada sepuluh universitas terkemuka dari berbagai negara besar telah menandatangani MoU dan MoA dengan IGOV UMY. Di antaranya Princeton University dan Maryland University.

Direktur IGOV Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA mengatakan, sebagai satu-satunya program llmu pemerintahan kelas internasional di Indonesia yang fokus pada urusan pemerintahan, politik, dan administrasi internasional, IGOV menawarkan mahasiswanya peluang dan pengalaman internasional yang luas. Untuk mencapai hal tersebut, Program Studi yang terakreditasi A dari BAN-PT di Indonesia dan akreditasi internasional dari APSPA (Asia Pacific Society for Public Affairs) ini menawarkan beberapa program unggulan berstandar internasional. Salah satunya program pertukaran pelajar (student exchange) ke banyak universitas terkemuka di seluruh dunia. Tentunya dengan kurikulum yang bertaraf internasional.

“Program IGOV sangat mendukung mobilitas mahasiswa dalam jangkauan internasional. Mulai dari menerapkan bahasa Inggris di semua kegiatan belajar mengajar, seminar, konferensi, hingga menyediakan dosen multinasional dan profesor tamu dari luar negeri,” ujarnya.

Ridho sapaan akrabnya menjelaskan, student exchange menjadi program wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa IGOV. Itu sebagai salah satu syarat kelulusan. Student exchange diikuti mahasiswa semester III ke atas. Saat mengikuti program ini mahasiswa bakal belajar selama satu semester di universitas luar.

“Itulah yang membedakan antara prodi ilmu pemerintahan kelas international dan ilmu pemerintahan reguler. Selain full in English, skor minimum Toefl harus 500,” ujar direktur IGOV yang baru dilantik bulan Februari lalu ini.
Ridho juga tidak menampik bahwa syarat mahasiswa harus dapat berbahasa Inggris lancar justru membuat calon mahasiswa menjadi keder untuk masuk prodi ini. Dari itu, ia mengimbau calon mahasiswa tidak takut dengan syarat yang diajukan. Sebaliknya, dia menyarankan untuk lebih melihat sisi positif di masa yang akan datang.

“Selain menambah pengalaman akademis dan teman baru, mahasiswa juga dapat mengenal lebih jauh budaya-budaya yang ada di negara-negara lain,” ujarnya.

Agar pembelajaran lebih intensif, kuota mahasiswa IGOV dibatasi. Maksimal hanya dua kelas atau 45 mahasiswa. Sedangkan suasana kelas, ruang belajar, hingga perpustakaan tertata rapi dengan fasilitas yang memadahi. Tujuannya agar ahasiswa merasa nyaman, sehingga tercipta kualitas pembelajaran yang kondusif.

“Join us. Yang penting punya kemauan kuat untuk maju, dan komitmen. Mari bersama-sama meningkatkan kualitas dan mempersiapkan para pemimpin muda berbakat tanpa harus mengabaikan nilai dan ajaran Islam,” serunya. (*)