SLEMAN – Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Sleman mengalami penurunan. Data di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman menyebutkan AKI pada 2016 terdapat delapan kasus dari 15.488 ibu hamil (bumil). Pada 2017 turun menjadi enam kasus dari 15.549 bumil.

Namun Angka Kematian Bayi (AKB) saat proses persalinan mengalami peningkatan. Pada 2016 terdapat 44 kasus dan pada 2017 ada 59 kasus. Penyebabnya didominasi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah).

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengatakan angka tersebut fluktuatif. Hingga Juli 2018 pihaknya mencatat sudah ada tiga kasus AKB. “Sehingga kami khawatir ini (AKI) bisa jadi enam,” kata Muslimatun, Senin (6/8).

Menurut dia, pihaknya sudah berupaya menekan angka kematian semaksimal mungkin. Muslimatun menyebut masih ada kendala yang dihadapi. Salah satunya pembenahan manajemen rujukan.

Pada sistem rujukan terdapat tahapan yang harus dilalui. Muslimatun mengatakan dalam tahapan tersebut masih ada yang tidak tepat.

“Nanti kami susun strategi bersama dengan rumah sakit. Bisa saja diterbitkan regulasi oleh bupati untuk menekan angka kematian tersebut,” kata Muslimatun.

Sistem administrasi, dikatakan Muslimatun, menjadi salah satu penyumbang AKI dan AKB. Padahal pada kondisi yang darurat seharusnya penanganan jalan terus.

“Oleh karenanya, harus dibuat regulasi agar ibu dan anak selamat. Kalau dari BPJS tidak mau ya sudah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) termasuk pembiayaan,” kata Muslimatun.

Dikatakan, manual rujukan hanya khusus bicara tentang bagaimana menangani masalah, dimana, dan oleh siapa. Sehingga pihaknya akan membuat regulasi rujukan tentang pembiayaannya.

Rujukan pembiayaan itu mencakup oleh siapa, dimana, ketika apa. “Sehingga nanti kelihatan apa yang tidak di-cover oleh jaminan kesehatan nasional (JKN),” kata Muslimatun.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman Joko Hastaryo khawatir dengan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menghapus jaminan biaya bersalin. “Padahal di era JKN dengan operator BPJS ini ada beberapa sisi yang dulunya lancar dengan diterapkannya aturan BPJS jadi terhambat,” kata Joko.

Dia melihat secara keseluruhan dengan adanya aturan ini merupakan bentuk penghematan atau efisiensi dana dari BPJS. Hal itu lantaran BPJS mengalami devisit anggaran di tingkat nasional.

Joko mengatakan BPJS seharusnya melihat kepentingan pasien. “Jangan sampai aturan ini mengorbankan keselamatan pasien,” katanya.

Dengan adanya aturan ini, Joko mengatakan secara implementasi akan berbeda. Sebab dari segi aturan bisa saja sudah diatur tata caranya sedangkan di lapangan dengan adanya aturan ini pasien jadi terlambat untuk ditangani.

“Yang kami khawatirkan AKI dan AKB meningkat akibat peraturan dari BPJS,” kata Joko.

Dalam aturan BPJS, kasus bayi baru lahir sehat, jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya. Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus misalnya cacat akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu.

“Padahal tidak semua bayi lahir dalam keadaan sehat,” kata Joko.

Namun aturan tersebut berlaku bagi anak keempat peserta yang merupakan pekerja penerima upah atau peserta mandiri. Anak pertama hingga ketiga dari peserta yang merupakan pekerja penerima upah masih masuk jaminan ibunya. (har/iwa/mg1)