Wali Kota: Segera Dicarikan Solusi

MAGELANG – Sebagai salah satu sekolah inklusi di Kota Magelang yang mendapat SK dari Pemprov Jateng, SDN Tidar 7 menghadapi masalah cukup pelik. Salah satunya soal tenaga pengajar yang “mumpuni” untuk mengajar anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini terungkap usai upacara bendera yang dipimpin Wali Kota Sigit Widyonindito, Senin pagi (6/8).

“Keberadaan mereka (ABK) memang tidak sampai mengganggu siswa lain. Namun demikian, terus terang dalam hal belajar ataupun ketika menempuh ujian, mereka tidak bisa maju bersama siswa lain, meskipun selama ini ABK mendapatkan pelajaran tambahan dan bimbingan khusus,” kata Kepala Sekolah SDN Tidar 7 Rusni SPd.

Dijelaskan, sekolah yang dipimpimnya menjadi salah satu yang ditunjuk Pemprov Jawa Tengah untuk melaksanakan program sekolah inklusi di Kota Magelang. Saat ini tercatat ada sembilan siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mereka tersebar dari kelas I hingga kelas VI.

“Ada 9 ABK dari total 156 siswa di SDN Tidar 7. Ada yang hiperaktif, autis, hingga lamban belajar,” ungkap Rusni. Ia mengakui, keberadaan ABK sedikit banyak mempengaruhi pendampingan belajar yang diberikan oleh para guru terhadap siswa lain.

Tidak bisa dipungkiri ABK memerlukan perhatian khusus, sehingga menyita waktu guru. Diharapkan Pemkot Magelang bisa memfasilitasi ABK-ABK itu agar tetap mendapatkan hak belajar seperti seharusnya. Mengingat di sekolah itu tidak ada guru khusus yang bertugas mengajar ABK.

“Bisa tidak kami meminta guru yang memang khusus menangani ABK agar mereka bisa berkembang maksimal. Atau mereka diberikan sekolah khusus jika memang tidak bisa dimasukkan ke Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),” ujarnya.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkot Magelang Taufik Nurbakin, sekolah inklusi merupakan program dari pemprov sejak 2012 lalu. Kota Magelang mendapatkan jatah alokasi sekolah inklusi, di antaranya, di SMPN 13 Magelang, SDN Gelangan 7, dan SDN Tidar 7.

“Dari program ini sekolah diberikan SK dari Pemprov Jateng sebagai penyelenggara sekolah inklusi. Kemudian sempat turun bantuan anggaran satu kali. Setelah itu tidak ada pendampingan maupun pelatihan sama sekali,” jelasnya.

Kondisi ini, lanjut Taufik, kemudian menjadi beban tersendiri bagi sekolah. Banyak masyarakat yang enggan menyekolahkan anak mereka di sekolah inklusi karena khawatir tidak bisa berkembang bersama ABK.

“Untuk mengatasi hal itu, Disdikbud saat ini sedang berjuang di provinsi supaya kalau bisa SK sekolah inklusi itu dicabut. Karena dari dinas juga tidak mungkin untuk memberikan bantuan guru khusus ABK,” ungkapnya.

Wali Kota Sigit Widyonindito meminta Disdikbud segera bisa mengambil solusi terbaik. “Saya minta jajaran Disdikbud untuk mencari solusi bagaimana baiknya. Meskipun mereka berkebutuhan khusus, juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dasar,” tandas Sigit. (dem/laz/mg1)