Permukiman harus ditata. Penataan ditempuh untuk menciptakan hunian yang nyaman dan sehat. Di Sleman, sejumlah kawasan permukiman mulai ditata sejak 2017.

Penataan lingkungan permukiman gencar dilakukan berbagai pihak. Bukan hanya pemerintah yang aktif menata permukiman. Masyarakat pun tak berpangku tangan.

Penataan lingkungan permukiman tersebut ditempuh dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan asri. Selain itu, menciptakan lingkungan yang jauh dari kesan kumuh dan semerawut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman sejak 2017 telah mulai melakukan implementasi penataan lingkungan permukiman. Ada 45 lokasi permukiman yang menjadi sasaran. Semua lokasi tersebut termasuk ke dalam kategori kumuh.

Muhamad Nurrochmawardi.
(JAUH HARI WAWAN S/RADAR JOGJA)

“Untuk tahun ini kami implementasikan di 15 titik setelah tahun 2017 kami implementasi di 13 lokasi,” kata Kepala Seksi Perumahan Formal Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Muhamad Nurrochmawardi di kantornya, Selasa (28/8).

Penataan ini yang dilakukan antara lain dilakukan pada hunian yang berada di sepanjang sepadan sungai. “Sesuai dengan instruksi Gubernur DIJ yaitu 3M,” bebernya. 3M yang dimaksud adalah madep, mundur, dan munggah.
Lebih lanjut, pejabat yang akrab disapa Wardi itu menyatakan, instansinya berrencana menata hunian yang berada di sepanjang bantaran Sungai Gajahwong. Tepatnya, di wilayah Desa Caturtunggal, Depok, Sleman. “Itu nanti ada 41 kepala keluarga yang akan kami relokasi,” urainya.

Relokasi warga akan terbagi dalam tiga fase. Saat ini, baru sampai pada tahapan fase pertama. “Fase kedua masih di anggaran pada Perubahan Anggaran 2018. Fase tiga semoga di anggaran 2019 sudah ada,” jelasnya.

Penataan kawasan ini, kata Wardi, menelan biaya lebih Rp 1 miliar. Penataan yang dilakukan baru pada tahap awal. Yakni, fokus membangun dan menata hunian.
“Memang belum sempurna. Tapi, karena kami sistemnya pemerataan dulu, jadi ya sambil jalan sambil menyempurnakan yang kurang-kurang,” tuturnya.

Diakui Wardi, keterbatasan anggaran membuat program ini tidak bisa langsung selesai dalam sekali jalan. Untuk fase pertama saja, dana yang dikeluarkan sudah mencapai sebesar Rp 1,5 miliar. Dana tersebut dimanfaatkan untuk menata sekitar 22 rumah. “Setidaknya, rumahnya ditata dulu. Baru nanti infrastruktur masuk,” ujarnya.

Menurutnya, penataan kawasan kumuh sudah dikerjakan berdasarkan rencana penataan permukiman yang dihimpun sejak 2015. Setidaknya, ada tujuh indikator yang menjadi acuan utama mulai penataan jalan, drainase, pembuangan limbah, sarana dan prasarana lingkungan, hidran kering untuk kebakaran, persampahan, dan ruang terbuka hijau. (har/amd/mg1)