JOGJA – Pemilu 2019 merupakan peristiwa penting bagi masyarakat untuk menggunakan kedaulatannya dalam menentukan dan memilih Presiden serta anggota dewan. Namun, sayangnya dalam aksi kampanye masih sering terjadi dan muncul berita hoax serta ujaran kebencian.

Fitnah, hoax, dan ujaran kebencian nyata-nyata menjadi ancaman serius bagi demokrasi, sekaligus mengancam hak dasar warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

“Menyikapi hal ini, Komisi A DPRD DIJ bersama pemerintah daerah bekerja keras dan mengajak masyarakat melawan hoax, fitnah, dan hate speech. Dukung Bawaslu dan Polri tegakkan hukum bagi pelaku atau aktor penyebar fitnah, hoax dan hate speech tersebut,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto dalam acara Sinau Pancasila di Danurejan Jogja, Selasa (25/9).

Dia mengungkapkan, hak konstitusi warga negara harus didukung bersama dengan menciptakan suasana pemilu yang damai dan menggembirakan. Acara yang dihadiri 100 tokoh masyarakat ini juga dihadiri Camat Danurejan, Polsek, Koramil serta hadir nara sumber lain dari PSP UGM, Badan Kesbangpol Pemprov DIJ, dan Pemkot Jogja.

“Hak konstitusi warga negara dalam memilih harus dihormati dengan bersama-sama menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai. Perkembangan teknologi informasi perlu disikapi dengan bijak, di antaranya dengan senantiasa memanfaatkan dan mengelola medsos dengan bijak dan sehat,” ujar Eko dari Fraksi PDI Perjuangan.

Eko juga menambahkan bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mendukung KPU dan Bawaslu selenggarakan Pemilu 2019 secara berintegritas, bermartabat dan berbudaya.

“Jelang Pemilu 2019, peran serta dan partisipasi RW, RT dan Linmas sangat penting dalam mewujudkan lingkunan yang damai, rukun dan akrab. Perbedaan pilihan politik itu hal yang biasa saja, jangan sampai terjadi perpecahan bangsa akibat dinamika politik” tutup Eko yang juga maju sebagai caleg DPRD DIJ Dapil Kota Jogja itu. (ila)