Buka Peluang Profesi Pengadaan Barang dan Jasa

JOGJA – Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan seminar nasional dengan tema “Peluang Profesi Pengadaan Barang dan Jasa”, Rabu (21/11). Kegiatan yang digelar di Gedung KH Ibrahim E.6 Lantai 5 Kampus UMY itu juga bagian kerja sama UMY dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Dr Titin Purwaningsih SIP, MSi mengatakan, sebelumnya UMY sudah mempunyai MoU dengan LKPP RI sejak tiga tahun lalu. Acara seminar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari implementasi kerja sama tersebut. Peserta kegiatan, selain sekitar 100 mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, juga perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DIJ.

Kerja sama kedua pihak, di antaranya, dalam penyusunan kurikulum, baik di LKPP maupun di UMY. Seminar kaitannya dengan profesi pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu realisasi MoU yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu.

“Pengadaan barang dan jasa termasuk mata kuliah di Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, yaitu tata kelola barang dan jasa. Acara ini termasuk kegiatan yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut,” katanya kepada Radar Jogja.

Dia berharap, mahasiswa Ilmu Pemerintahan mempunyai kompetensi dalam kaitannya pengadaan barang dan jasa. Sebab mahasiswa saat ini bukan hanya akan mendapatkan ijazah, tapi juga surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). Termasuk di dalam SKPI terdapat kompetensi yang dimiliki lulusan, salah satunya dalam tata kelola barang dan jasa.

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Internasional UMY Prof Dr Achmad Nurmandi mengatakan, dalam penelitianya ada 8 persen lembaga pemerintah yang memerlukan pegawai dengan kemampuan analisis. Lulusan Ilmu Pemerintahan dikehendaki mempunyai kemampuan kompetensi analis. “Kompetensi itu penting. Jadi selain ijazah, lulusan juga perlu memiliki kompetensi tersebut,” ungkapnya.

Nurmandi juga mengatakan, pengadaan barang jasa (PBJ) penting. Sebab jika hal itu tidak beres, maka publik servis juga tidak beres. “Seberapa banyak anggaran yang digelontorkan, jika PBJ gak beres ya sia-sia,” katanya.

Pihaknya menyebutkan, Indonesia memiliki 542 kota di 34 provinsi. Namun data PBJ tidak terintegrasi. Hal itu berbeda dengan negara lain, Korea Selatan, misalnya. Sehingga ada fragmentasi dan desentralisasi pengadaan barang dan jasa. “Banyak kepala daerah ditangkap karena suap dan PBJ. Anggaran besar, lalu PBJ diatur jadi suap. Masalahnya LKPP tidak punya alat kontrol. Terutama kualitas PBJ, ketepatan waktu dan sebagainya,” bebernya.

Dari penelitianya, di beberapa daerah sebelum APBD disahkan PBJ sudah diatur. Sehingga barang dan jasa yang didapat tidak berkualitas. Karena itu dia menegaskan profesi pengadaan barang dan jasa yang kredibel dan kompeten sangat penting.

Salah seorang narasumber, Deputi Bidang Pengembangan dan Strategi Kebijakan Dr Salursa Widya MA juga menegaskan, pengadaan yang baik berkontribusi pada pembangunan nasional. Ia mengatakan, LKPP terbentuk pada 2007 setelah beberapa aturan yang dikeluarkan pascareformasi dengan semangat antikorupsi.

Bagian pengadaan, kata Salursa, selalu terkait dengan isu ekonomis, teknologi, dan politis. Hal itu yang, menurutnya, membuat aturan pengadaan terus berubah. Tapi dia berharap tidak akan membuat bingung. Karena harapannya semakin mudah dan semakin baik.

“Terbukti dari hasil riset World Bank 2017, situasi pengadaan pemerintah tidak jelek amat. Jika dibanding Malaysia, Thailand, dan bahkan Singapura,” katanya.

Selian itu, pascareformasi pengadaan barang dan jasa terus mengalami upaya perbaikan. Setelah jadi isu strategis, pengadaan dilakukan melalui elektronik dengan lebih cepat, transparan dan akuntabel. Lalu masuk ke era 4.0 pengadaan dilakukan digital dengan big data “Kita menuju ke arah situ,” tuturnya.

Selanjutnya, arah kebijakan harus partisipatif dengan semua pelakunya. Juga usaha kecil, agar semua pihak dapat terlibat dan mempunyai kesempatan yang sama. Selain itu kolaboratif melibatkan semua pihak termasuk dengan dunia usaha. Kemudian perluasan pemanfaatan teknologi. Mengeksplorasi IT untuk memperbaiki sistem pengadaan. Membuat prosesnya mudah, cepat dan terpercaya.

Dalam paparannya, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Dr Robin Asad  Suryo MA lebih mengenalkan profesi bagian pengadaan. Hal itu agar mahasiswa memahami bahwa ada yang namanya profesi di bidang pengadaan. Harapannya mahasiswa paham dan tertarik menjadikan profesi pengadaan sebagai karier.

Robin menjelaskan, bagian pengadaan penting di semua organisasi. Baik pemerintah, BUMN, swasta maupun organisasi sosial. Selanjutnya, elemen penting PBJ adalah regulasi, sistem dan SDM. Sebab yang melaksanakan tetap diproses manusia.  Sehingga, profesi pengadaan barang dan jasa perlu kompetensi sosio-kultural, manajerial dan kompetensi teknis. “Jika pengadaan oleh pemerintah bertujuan untuk pelayanan publik dan pemerataan ekonomi,” jelasnya.

Kepala Pusdiklat PBJ LKPP RI Suharti S.Psi, M.Si menjelaskan, kompetensi bisa didapat dengan pengetahuan, keterampilan dan praktik magang. Sehingga tidak cukup hanya pembelajaran di perkuliahan. Selain itu, juga pemahaman big data dan kemampuan keberanian mengambil keputusan berdasarkan analisis data itu, agar keputusan yang diambil tepat.

Suharti mengatakan, sertifikat pelatihan PBJ LKPP dapat untuk melengkapi syarat bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta. Hal itu juga bisa menjadi nilai tambah, karena instansi menyadari bahwa PBJ hal yang strategis. Organisasi tidak mungkin berjalan tanpa pengadaan. “Harus memiliki pemahaman terkait substansi pengadaan barang dan jasa,” tandasnya. (*/riz/laz/er/mg3)