Pengembangan kampung wisata harus didukung infrastruktur yang memadai. Di Kota Yogyakarta, kebutuhan infrastruktur meliputi ketersediaan lahan atau tanah. Lahan itu diperlukan untuk ruang-ruang publik kampung wisata.

“Misalnya untuk gelar atau pentas budaya. Bagaimana mungkin even bisa terselenggara jika kampung wisata tak punya lahan. Ini yang harus dipikirkan,” ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro saat Kampanye Sadar Wisata Desa/Kampung Wisata se-DIY Tahun 2018 di sekretariat Kampung Wisata Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta.

Kampanye sadar wisata itu diadakan secara maraton. Setelah dari Kampung Wisata Rejowinangu pada Jumat (7/12) pagi, dilanjutkan siang harinya di Kampung Wisata Gedongkiwo, Mantrijeron. Sedangkan pada Sabtu (8/12) diadakan di Kampung Wisata Sosromenduran, Gedongtengen dan Kampung Wisata Dewabroto, Brontokusuman, Mergangsan.

Dwi mengaku telah mendorong pemerintah daerah agar membantu mengalokasikan anggaran pengadaan tanah untuk ruang publik di kampung-kampung wisata. Sebab, pemerintah daerah tidak mungkin membangun fasilitas publik jika tanahnya bukan milik pemerintah daerah.

Di depan para pengelola kampung wisata, Dwi mengatakan, ada banyak cara untuk menggaet wisatawan agar datang ke kampung wisata. Di antaranya, membuat banyak even. Semua even itu harus melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Diingatkan, pengelolaan kampung wisata tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada sinergi plus dukungan dari lintas instansi. Berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama mendukung pengembangan kampung wisata. Apalagi di Kota Yogyakarta ada 17 kampung wisata. “Harus keroyokan dan bukan hanya tugas dinas pariwisata. Tapi, dinas kebudayaan, dinas perindustrian dan perdagangan serta instansi lainnya,” pinta politikus yang tinggal di Gedongan, Kotagede ini.

Dwi mewanti-wanti pentingnya menjaga Sapta Pesona. Pariwisata Jogja, sambung dia, berbasis budaya. Karena itu, dalam setiap penerima kunjungan tamu, sikap ramah harus dikedepankan. Sikap ramah itu akan memberikan kesan sekaligus kenangan. “Kesan pertama wisatawan adalah cara menyambut kedatangan mereka,” terangnya.

Kampung wisata juga harus punya rencana kegiatan selama setahun. Ini agar bisa menghidupkan kampung wisatanya. Jika semuanya jelas, pemerintah daerah siap memberikan dukungan. “Susunlah kegiatan itu sejak sekarang,” harapnya.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Aris Riyanta menyatakan, pariwisata tidak mungkin berkembang jika hanya didukung satu sektor. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan. “Pengembangan pariwisata harus memenuhi 3 A,” ungkap Aris.

A pertama adalah aksesibilitas. Kota Yogyakarta punya keunggulan di bidang ini dibandingkan empat kabupaten lainnya di DIY. A kedua berupa amenitas atau kenyamanan. “A ketiga adalah atraction atau atraksi. Pariwisata butuh atraksi yang dapat dinikmati. Baik fisik, even, kuliner maupun industri kerajinan,” bebernya.

Di luar 3A itu, harus diperkuat dengan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) pengelola kampung wisata. SDM itu tergabung dalam kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Aris juga menginformasikan, peningkatan kunjungan wisata di DIY per tahunnya mencapai 15 persen. Pariwisata berada di urutan kedua penyumbang product domestic regional bruto (PDRB) DIY dari 17 lapangan usaha.

“Pariwisata berada di urutan kedua setelah industri pengolahan,” kata Aris. (kus/fn)