JOGJA – Pengungkapan kasus korupsi di DIJ masih menjadi perhatian. Meski belum ada laporan kasus korupsi besar atau perdebatan tentang korupsi di DIJ. Tapi adanya Dana Keistimewaan (Danais), di luar APBD, menjadi perhatian kalangan penggiat anti korupsi di DIJ.

“Selama ini yang kami dengar rata-rata perdebatan di tingkat daerah terkait dengan penggunaan Danais dan anggaran non Keistimewaan,” ujar Ketua Pusat Kajian Antikourpsi (Pukat) UGM Oce Madril di sela diskusi peringatan hari Antikorupsi Internasional di salah satu kafe di Jalan Suroto Kotabaru Senin (10/12).

Menurut dia selama pemakaian anggaran tersebut transparan,akuntable dan termonitor dengan baik tidak menjadi persoalan. Apalagi jika masyarakat bisa diikutkan untuk mengawasi pemakaian anggaran. “Itu sudah ikhtiar yang baik dari Pemprov DIJ,” katanya.

Menurut dia tingkat korupsi di daerah dapat terihat dari laporan masyarakat tentang dugaan korupsi. Juga seberapa banyak penegak hukum menemukan kasus dugaan korupsi tersebut. Di luar itu Pukat menyaranakan Pemprov dan Pemkab serta Pemkot di DIJ meningkatkan pengawas pada pungutan liar. Terutama yang sering terjadi pada pelayanan publik dan perijinan. “Serta pengawasan pada penggunaan dana desa yang juga rentan akan korupsi,” pesannya.

Dalam kesempatan itu Pukat juga menitipkan pesan pada para calon presiden dan wakil presiden, yang akan terpilih dalam Pemilu 2019 nanti, pemberantasan korupsi haruslah menjadi agenda utama.

Terlebih data Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2017 masih buruk. Menempati ranking 96 dari 180 negara Dengan nilai 37 dari 100. Oce menyebut agenda yang diusung kedua capres dan cawapres tentang anti korupsi masih terasa hambar dan meragukan. Standar minimal kebijakan anti korupsi menurut UNCAC pun tidak dapat dipenuhi.

“Misalnya mengadopsi aturan tentang korupsi sektor swasta, illicit encichment, pembuktian terbalik, perdagangan pengaruh, konflik kepentingan,pendanaan politik, dan sebagainya,” jelas dia.

Oce menambahkan minimnya perhatian Capres-Cawapres terhadap isu pemberantasan korupsi juga terlihat dari perdebatan selama ini. Nyaris tidak ada adu gagasan yang serius mengenai agenda kebijakan antikorupsi ke depan. Kedua capres justru lebih sibuk berdebat soal yang tidak strategis.

“Para capres harus secara lantang menyatakan bahwa akan memimpin langsung pembeerantasan korupsi. Karena rakyat menunggu program antikorupsi yang komprehensif, tegas dan efektif,” tambahnya. (cr8/pra/fn)