BANTUL – Lelang berbagai kegiatan lagi-lagi mendapatkan perhatian serius Komisi C DPRD Bantul. Komisi yang membidangi infrastruktur ini meminta Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda memperbaiki berbagai persoalan. Agar fenomena gagal lelang pada akhir 2018 tidak terulang.

Ketua Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis menyebut jamak kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun ini. Terutama, kegiatan yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2018. Lantaran bagian layanan pengadaan barang dan jasa menemui kendala saat proses pelelangan. Padahal, nilai anggarannya cukup besar. Mencapai Rp 4,9 miliar.

”Itu untuk beberapa kegiatan. Seperti perbaikan jalan, pengadaan mobil skylift, dan irigasi,” jelas Wildan di kantornya Selasa (11/12).

Akar persoalan ini, Wildan melihat, karena upgrade aplikasi LPSE (layanan pengadaan secara elektronik). Dari 4.2 ke versi 4.3. Secara teknis, Wildan tidak mengetahui penyebabnya. Yang pasti, Wildan meminta bagian layanan pengadaan barang dan jasa berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Lantaran upgrade versi ini anjuran pemerintah pusat.

”Kabupaten Sleman juga menggunakan versi baru ini. Tapi tidak ada masalah,” ucapnya.

Selain faktor teknis, politikus PAN ini meminta bagian layanan pengadaan barang dan jasa juga memperhatikan aspek waktu pelelangan. Idealnya, seluruh kegiatan dengan nominal besar harus dilelang pada awal tahun. Itu untuk mengantisipasi gagal lelang yang berujung pengulangan. Seperti lelang proyek perbaikan Pasar Barongan.

Proyek perbaikan pasar yang terletak di Kecamatan Jetis itu urung terealisasi tahun ini. Sebab, proses lelangnya gagal. Sementara, waktu yang tersedia sudah mepet.

”Sehingga anggaran dari pemerintah pusat ini dikembalikan lagi. Kan eman,” ujarnya.

Masih berkaitan dengan infrastruktur, Wildan memastikan jembatan yang rusak akibat siklon Tropis Cempaka akhir tahun lalu bakal diperbaiki tahun depan. Salah satunya, jembatan di Jalan Bibis. Sedianya jembatan yang menghubungkan Desa Bangunjiwo dan Tamantirto ini bakal dibiayai pemerintah pusat. Namun, anggaran pemerintah pusat tersedot untuk rehabilitasi gempa bumi di Lombok dan Sulawesi Tengah.

”Sekarang sudah dianggarkan dalam APBD 2019,” katanya.

Lalu, bagaimana dengan catatan Komisi C soal lingkungan? Politikus yang tinggal di Jambidan ini memastikan perangkat regulasi dalam pengelolaan sampah telah komplet. Menyusul disahkannya raperda perubahan Perda No. 11/2015 tentang Pengelolaan Sampah. Dari itu, Wildan meminta seluruh elemen mendukung kampanye bebas sampah 2019 yang dicanangkan pemkab.

”Seluruh instansi juga harus mendukungnya. DLH (dinas lingkungan hidup) tidak bisa menanganinya sendirian,” tuturnya.

Tak lupa, Wildan juga menyoroti minimnya ruang terbuka hijau (RTH) dan area taman bermain di Bumi Projotamansari. Menurutnya, pemkab perlu menambahnya. Khususnya di wilayah Bantul kota. Toh, ketersediaan RTH menjadi amanat perundang-undangan.

”Paling tidak dalam satu wilayah, 30 persen di antaranya untuk RTH atau taman,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wildan juga memberikan catatan bagi Dinas Perhubungan Bantul. Dia berpendapat kebijakan Bantul terang benderang yang digulirkan bupati harus disertai dengan pemetaan wilayah. Itu berfungsi untuk mengetahui wilayah mana saja yang perlu tersentuh lampu penerangan jalan umum.

”Sehingga dishub harus punya kajiannya,” sarannya.

Anggota Komisi C DPRD Bantul Eko Sutrisno Aji optimistis seluruh dampak kerusakan akibat siklon Tropis Cempaka tertangani tahun depan. Meski, tidak semuanya dikaver pemerintah pusat. (*/zam/fn)