JOGJA – Beralihnya pengelolaan Trans Jogja ke ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DIJ PT Anindya Mitra Internasional (AMI) mulai Januari 2019 membawa konsekuensi. Petugas di halte bus Trans Jogja, yang selama ini dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ akan diseleksi ulang oleh PT AMI.

Direktur PT AMI Dyah Puspitasari mengaku akan melakukan seleksi ulang karyawan. Dengan alasan efisiensi. Jumlah petugas akan disesuaikan dengan kebutuhan halte dan shelter. “Kami tetep akan seleksi, harus fair, mereka kan pelayan publik. Belum dihitung berapa, nanti lihat kebutuhan shelter,” ujarnya kemarin (11/12).

Dyah mengaku sudah mulai melakukan evaluasi sumber daya manusia untuk menentukan apakah petugas yang sudah ada sesuai dengan kriteria PT AMI atau tidak. Perubahan sistem kerja akan dilakukan secara bertahap. Soal penggajian, Dyah memastikan sama dengan ketentuan pemerintah.

“Kalau memang profesinya dengan karakter itu oke, mari masuk, tapi sistem kerjanya pasti beda (dengan Dishub),” tegasnya. “Kalau kami dipaksa sama seperti Dishub, apa bedanya PT AMI dengan Dishub?” sambungnya.

Kepala UPT Trans Jogja Sumariyoto memastikan pengelolaan Trans Jogja dialihkan. Alasannya, Dishub DIJ sudah tidak menganggarkan lagi anggaran operasional Trans Jogja. Nantinya anggaran berupa net subsidi melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIJ yang diberikan langsung ke PT AMI.

Menurut pria yang akrab disapa Oyot itu selama ini PT AMI bertindak sebagai operator yang mengoperasoinalkan armada, termasuk petugas dalam bus. Mulai tahun depan, petugas halte yang selama ini dikelola oleh Dishub akan ikut dikelola oleh PT AMI.

“Cuma statusnya terserah AMI, mau direkrut sebagai pegawainya atau pihak ketiga alias outsourcing,” ujarnya.

Meskipun begitu, Oyot menegaskan PT AMI tidak bisa merekrut karyawan tanpa sepersetujuan komisaris. Namun seleksi ulang bisa saja dilakukan untuk efisiensi jumlah karyawan.

“Dari 540 (petugas) sekarang tinggal 480, dulu sejak awalnya 750, saya kurangi karena transaksi sudah bisa dilakukan di bus dengan mesin SMTS atau mesin tiket,” bebernya.

Fungsi petugas halte, lanjut dia, yang utama ada di halte pemberangkatan, halte transfer point, halte center point, serta halte Point of Sale (POS) yang melayani top up kartu langganan misalnya di bandara, Taman Pintar, Terminal Jombor, Plaza Ambarrukmo, dan lain-lain.

Sementara itu salah satu petugas halte Trans Jogja di Halte Malioboro Dwiyanto mengaku sudah mendengar kabar peralihan pengelolaan tersebut. Namun dia masih belum yakin karena belum ada informasi resmi dari Dishub DIJ. “Kemarin denger-denger begitu, tahun depan isunya petugas halte outsourcing PT AMI,” jelasnya pada Radar Jogja yang saat ditemui kemarin tengah bertugas.

Dirinya mengaku tak masalah jika harus seleksi ulang yang sesuai kriteria yg diajukan. “Ya syaratnya nanti dipenuhi, inginnya sih tetap lolos,” ujarnya.

Iwan sapaannya, berharap dengan perubahan pengelolaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dia bekerja sebagai petugas halte sejak 2011 ini merasa nyaman dengan pekerjaannya. Karena menurut dia pekerjaan yang bisa membantu orang lain memiliki kepuasan tersendiri. “Ya minimal jobdesk-nya sama seperti sekarang, harapannya bisa melayani semaksimal mungkin,” ungkapnya sambil menyerahkan uang kembalian kepada calon penumpang.

Sependapat dengan Iwan, Dessy Rantini juga tidak keberatan jika harus melalui seleksi ulang untuk petugas halte. “Ya nggak apa-apa seleksi lagi, kalau nggak lolos ya sudah berarti sampai di situ aja,” ungkap petugas halte Trans Jogja depan SMP N 5 Jogja ini.

Dengan pengalihan pengelolaan ini, Dessy berharap setidaknya jam dan sistem kerjanya seperti sekarang. Petugas halte sejak 2014 itu menyebutkan dalam satu halte biasanya terdapat dua atau tiga petugas dalam satu shift. Shift pertama mulai pukul 05.30 hingga 13.30 dan 13.30 hingga 21.30. (tif/pra)