MENJADI anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan amanah masyarakat. Karena itu setiap anggota dewan semestinya senantiasa menjunjung tinggi aspirasi masyarakat. Dewan ibarat sebagai jembatan, sekaligus penyambung lidah masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh : H. R. Sukaptana SH –
Wakil Ketua DPRD Sleman

Sebagai wakil rakyat setiap anggota DPRD wajib turun ke lapangan. Menggali persoalan yang dihadapi masyarakat. Lantas mencarikan solusinya. Apa yang disampaikan masyarakat harus diakomodasi. Dewan berperan menyampaikan uneg-uneg masyarakat kepada pemerintah selaku lembaga eksekutif. Hubungan dewan di legislatif dengan eksekutif harus bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Bottom up. Bersama eksekutif, dewan harus bisa merealisasikan aspirasi masyarakat. Sesuai porsi masing-masing.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang diperoleh berdasarkan jaring aspirasi. Maka dari itu penting bagi anggota dewan untuk terus menempa diri. Meningkatkan kapasitas dan kinerja. Demi terciptanya hubungan mutualisme antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Karena saat ini masih banyak anggota dewan yang belum memahami cara-cara dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat. Termasuk untuk mengakses alokasi anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya soal pemerataan jaringan listrik gratis bagi masyarakat rentan miskin.

Dewan punya peran mengawasi pelaksanaan kebijakan itu. Terlebih saat ini belum semuanya terealisasi. Sejauh ini masih ada lebih dari empat ribu warga rentan miskin di Kabupaten Sleman yang belum bisa menikmati listrik. Berdasarkan data yang diterima dewan di awal 2018, ada sekitar 7.800 kepala keluarga (KK) rentan miskin yang rumahnya belum teraliri aliran listrik. Sementara alokasi anggaran untuk listrik gratis hanya cukup bagi sekitar tiga ribuan KK. Tahun depan seluruh rumah warga rentan miskin harus sudah teraliri listrik. Persoalan lain adalah keberadaan rumah tak layak huni (RTLH). Bersama ekskutif, dewan mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) rehab RTLH sebesar Rp 12 miliar.

Pada APBD Kabupaten Sleman 2019. Selain itu ada alokasi bansos jaring pengaman sosial Rp 5 miliar. Kemudian beasiswa pendidikan dasar dan retrival Rp 2,5 miliar, masalah sosial lain seperti panti asuhan dan lain-lain Rp 1 miliar, serta bansos tak direncanakan Rp 1 miliar. Anggaran telah dialokasikan. Kini menjadi tugas dewan untuk mengawal kebijakan tersebut. Agar realisasinya benar-benar sesuai peruntukannya. Terutama bansos RTLH. Ini harus diperjuangkan. Supaya ke depan tak ada lagi masyarakat Sleman yang tinggal di rumah tidak layak.

Bansos RTHL bisa diakses masyarakat kurang mampu melalui ketua RT/RW setempat. Permohonan itu selanjutnya diteruskan ke dukuh dan lurah. Lantas ditembuskan ke dewan. Selanjutnya, dewan melalui Komisi C akan membahasnya. Dewan kemudian mendorong eksekutif untuk merealisasikan permohonan tersebut. Itu salah satu contoh penyerapan aspirasi masyarakat. Dewan bertindak sebagai fasilitator. Untuk direalisasikan oleh pemerintah.

Di bagian lain, guna mendukung kinerja dewan dibutuhkan jalinan komunikasi yang baik. Antara dewan dengan semua stake holder. Termasuk kepada awak media massa. Dengan begitu setiap program dan kebijakan yang ditelorkan legislatif dan eksekutif bisa tersiar lebih luas bagi masyarakat. Ke depan semua kegiatan dewan harus bisa terpublikasi secara masif. Kendati demikian, mengingat 2019 merupakan tahun politik, dewan punya tugas untuk mengingatkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat padukuhan agar bersikap netral.

Meskipun tak sedikit anggota dewan kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif periode 2019-2024, Apalagi jelang 2019. Ini demi menciptakan suasana aman, nyaman, dan damai di tengah masyarakat. Selama perhelatan Pemilu Legislatif 2019. Yang perlu diingat, jika ada perangkat desa atau pemerintah daerah yang mendukung salah satu calon tertentu, bukan tidak mungkin akan memicu kericuhan bagi masyarakat awam.(*/Disarikan dari wawancara oleh wartawan Radar Jogja Yogi IP)