SLEMAN – Media luar ruang dianggap efektif untuk memasarkan produk. Baliho, spanduk, tempelan di tiang listrik. Bahkan rontek-rontek ditancapkan di pohon-pohon juga masih menjadi primadona. Alasannya, murah dan lebih menjangkau sasaran.

Sayang, pemasangan iklan di media luar ruang ini belum dibarengi dengan kesadaran akan estetika dan tata ruang. Sebab, masih banyak dijumpai iklan yang betebaran di tempat yang tidak seharusnya. Seperti di Jalan Kebon Agung, Sleman misalnya. Warga di sini mengeluhkan keberadaan iklan properti dan bendera partai. Para pemilik sengaja memasang iklan itu dengan cara memaku di batang pohon.

Andika Faiizalhaq, warga Gamping yang mengatakan jika pemasangan iklan dengan cara memaku tidak bagus untuk pohon. “Tolong ditertibkan karena sudah banyak spanduk yang dipasang dengan dipaku di pohon,” pinta Andika.
Dia juga mempertanyakan izin iklan tersebut. Sebab, dari Perbup No 13.1/2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, pemasangan reklame di pohon termasuk yang dilarang. “Secara estetika juga tidak sedap dipandang,” keluhnya.

Kasie Operasi dan Trantib Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman Sri Madu menjelaskan dalam tahun 2018 ini pihaknya menargetkan sebanyak 85 operasi. Hingga bulan ini sudah 70 kali penindakan spanduk yang melanggar sesuai Perbup No 13.1/2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. “Termasuk operasi hari ini (kemarin, Red),” ujar Sri Madu Kamis (13/12).

Pada penindakan ini, prioritas adalah spanduk-spanduk yang melintang jalan. Sebab, menurut dia potensi bahaya yang ditimbulkan sangat besar. Apalagi ketika musim hujan. “Kalau sampai sobek atau putus berbahaya buat pengendara,” bebernya.

Penertiban yang dilakukan Satpol PP berlangsung dari Jalan Gito-Gati Denggung – Kamdanen dan berlanjut ke Jalan Palagan sampai dengan Jalan Monjali. Dari Jalan Monjali bergeser ke timur menuju Pasar Condong Catur lalu menyusuri Jalan Nusa Indah dan berakhir di Perum Candi Gebang. “Dalam operasi ini kami berhasil menyita 29 spanduk yang melintang di jalan,” ungkapnya.

Terkait keluhan masyarakat tentang bendera partai, pihaknya belum bisa bergerak untuk menertibkan. Alasannya bendera bukanlah bagian dari alat peraga kampanya (APK). “Kami tetap menunggu rekomendasi dari Bawaslu,’’ katanya. (har/din/fn)