SLEMAN-Dana Bantuan Partai Politik (Banpol) di Sleman masih sangat rendah, yaitu Rp 1.777 per suara sah. Jika dibandingkan daerah lain di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ),besaran banpol di Sleman ini paling rendah.

Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman Haris Sugiharta mengatakan, DPRD Sleman pernah mengajukan banpol Rp 3.500. “Tetapi hingga kini belum disetujui oleh gubernur,” kata Haris Kamis (13/12).
Alokasi banpol ini, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan partai. Mulai dari kesekretariatan, kebutuhan kantor dan kadrisasi. Jumlah banpol saat ini menurutnya masih belum bisa menutup kegitan partai. “Jadi dari fraksi di DPRD juga harus nombok,” bebernya.

Pencairan dana banpol ini untuk masing-masing partai yang memiliki kursi di DPRD Sleman. Besarannya tergantung suara yang didapatkan. “Untuk 2018 sudah kami cairkan November. Kalau 2019 ya setelah pemilu baru kami cairkan,’’ ungkapnya.

Besaran dana banpol untuk tahun anggaran 2019 juga masih sama. Yaitu sebesar Rp 2.097 miliar. Namun untuk pencairannya tidak akan sampai angka itu. “Hanya sekitar Rp 1,065 miliar,” ungkap Kabid Angaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Aji Wibowo.

Pihaknya memang menganggarkan banpol hingga Rp 2 miliar. Ini dilakukan untuk mengantisipasi jika nominal peningkatan dana banpol Rp 3.500 per suara sah disetujui gubernur DIJ. “Kalau disetujui ya bisa semuanya. Kalau tidak dana banpol masih sama seperti 2018,” katanya.

Untuk pencairannya, Aji mengungkapkan jika biasanya ada pada akhir tahun. Itu karena untuk mencairkan banpol, partai harus melampirkan laporan administrasi. “Jadi biasanya mulai mencairkan pada akhir tahun, walaupun 2019 itu tahun politik tapi pencairannya biasanya akhir tahun,” bebernya. (har/din/fn)